jfid – Di tengah perayaan hari Kemerdekaan Indonesia ke-78, isu soal capres terus menguat. Minggu (13/8), empat partai besar mendadak mendeklarasikan koalisi mendukung Prabowo Subianto. Benarkah PDI-P sudah ditinggalkan?
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024. Keempat partai ini meneken pakta kerja sama politik di Museum Proklamasi, Jakarta.
Pakta ini diteken oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Prabowo dari Gerindra.
Dalam kerja sama politik ini, Prabowo yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan mengatakan, masing-masing partai politik akan diberikan porsi yang sama untuk membahas nama calon pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.
Dengan keputusan itu maka Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang sempat digagas oleh PAN, Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tinggal kenangan. PPP juga memilih merapat kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Sementara itu, PDI-P yang merupakan partai pemenang Pemilu 2019 dengan perolehan 22,26 persen kursi DPR, masih belum menentukan siapa yang akan diusung sebagai capres 2024. Ada dua nama yang santer dikaitkan dengan pencalonan presiden dari PDI-P, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Ada suara-suara yang menyebut Presiden Jokowi merasa tidak bisa ‘mengatur’ PDI Perjuangan karena semuanya tergantung Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Apakah ini yang membuat Jokowi lebih nyaman mengatur partai lain?
Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, Jokowi memang tidak memiliki kendali penuh atas PDI-P. Ia mengatakan bahwa Jokowi hanya bisa berharap agar Megawati memberikan restu kepada kader-kader PDI-P yang potensial untuk maju sebagai capres 2024.
“Jokowi tidak bisa mengintervensi siapa pun kader PDIP yang akan diusung sebagai capres. Jokowi hanya bisa berharap Megawati memberikan restu kepada kader-kader PDIP yang potensial seperti Ganjar Pranowo atau Puan Maharani,” kata Ujang kepada Kompas.com, Kamis (17/6/2021).
Ujang menambahkan bahwa Jokowi mungkin lebih nyaman mengatur partai lain karena ia memiliki hubungan baik dengan sejumlah elite parpol seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Surya Paloh, dan Zulkifli Hasan. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini tidak berarti Jokowi akan meninggalkan PDI-P.
“Jokowi tetap loyal kepada PDIP sebagai partai pengusungnya. Jokowi juga tidak akan melawan keputusan Megawati sebagai ketua umum PDIP,” ujar Ujang.
Ada pula yang menyebut bahwa Jokowi merasa tidak “diwongke” di PDIP. Apa kata Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga politisi senior PDI Perjuangan, Sidarto Danusubroto?
Sidarto Danusubroto membantah bahwa Jokowi merasa tidak diwongke di PDIP. Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah kader PDIP yang taat dan patuh kepada Megawati sebagai ketua umum. Ia juga menilai bahwa Jokowi dan Megawati memiliki hubungan yang harmonis dan saling menghormati.
“Jokowi itu kader PDIP yang baik, taat, dan patuh kepada ketua umum. Jokowi juga tidak pernah mengeluh atau merasa tidak diwongke di PDIP. Jokowi dan Megawati itu seperti anak dan ibu, saling sayang dan hormat,” kata Sidarto kepada Tempo.co, Rabu (16/6/2021).
Sidarto juga menepis spekulasi bahwa Jokowi akan mendukung capres dari luar PDIP. Ia menegaskan bahwa Jokowi akan mendukung siapa pun yang diusung oleh PDIP sebagai capres 2024.
“Jokowi tidak akan mendukung capres dari luar PDIP. Jokowi akan mendukung siapa pun yang diusung oleh PDIP, baik itu Puan Maharani atau Ganjar Pranowo. Jokowi tidak akan melawan arus PDIP,” tegas Sidarto.
Menanggapi percaya dirinya koalisi besar pendukung Prabowo, PDI Perjuangan yakin segala sesuatu masih bisa berubah sebelum pendaftaran ke KPU. Koalisi kecil ini seperti pada kondisi PDIP di tahun 2014. Apa kata politisi senior PDIP Sidarto Danusubroto?
Sidarto Danusubroto mengatakan bahwa PDI-P tidak gentar dengan koalisi besar pendukung Prabowo. Ia mengatakan bahwa PDI-P masih memiliki banyak kawan yang sejalan dalam berpolitik untuk memenangkan capres dari PDIP. Ia juga mengatakan bahwa PDI-P pernah mengalami kondisi serupa pada tahun 2014, ketika hanya berkoalisi dengan Partai NasDem dan Hanura.
“Kita tidak takut dengan koalisi besar Prabowo. Kita masih punya kawan seiring, sejalan dalam berpolitik memenangkan capres dari PDIP. Kita pernah mengalami kondisi seperti ini pada tahun 2014, kita hanya berkoalisi dengan NasDem dan Hanura, tapi kita menang,” kata Sidarto dalam acara Kongkow Bareng Relawan Ganjar Pranowo di Depok, Kamis (22/6/2023).
Sidarto juga mengajak kader dan relawan PDIP untuk merebut Kota Depok dari PKS yang sudah memimpin selama empat periode. Ia mengatakan bahwa saatnya Depok dipimpin oleh Wali Kota dari PDIP yang berideologi Pancasila.
“Sudah empat periode Depok dipimpin PKS, saatnya yang kelima ya Pancasila, ini Wali Kota dari PDIP, setuju nggak, harus begitu,” ujar Sidarto.
Sidarto juga menyampaikan pesan dari Presiden Sukarno yang pernah menjadi ajudannya saat ditahan oleh rezim Orde Baru. Ia mengatakan bahwa Sukarno mengajarkan bahwa jiwa, ide, ideologi, dan semangat tidak bisa dibunuh.
“Sukarno pernah bilang kepada saya, dia bisa diasingkan, dipisahkan dari keluarga, ditahan sampai mati. Tapi catat To, jiwa, ide, ideologi, dan semangat tidak bisa dibunuh,” kata Sidarto menirukan pesan Sukarno.
Sidarto berharap agar kader dan relawan PDIP dapat meneruskan perjuangan Sukarno untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. (R)
