Lombok Tengah, Jurnalfaktual.Id- Puluhan masyarakat Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah mendatangi Kantor Kepala Desa setempat melakukan demonstrasi. Rabu, (4/12/2019).
Kedatang puluhan masyarakat tersebut terkait adanya dugaan kongkalikong antara PLT Kepala Desa dengan Oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Setempat perihal pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).
“Kedatangan kami untuk mendengar jawaban PLT Kades Beraim dan oknum BPD terhadap dugaan kami mengenai pengelolaan anggaran Desa” Kata Kusuma Wardana, Pimpinan Aksi.
Masyarakat Desa Beraim, Lanjut nya, mensinyalir adanya permainan antara PLT Kades dengan oknum BPD. Sebab, tidak sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.
“Kami masyarakat patut mencurigai dan wajar melakukan aksi sebab antara PLT Kades dengan Oknum BPD kami melanggar UU KIP No. 14 tahun 2008 dalam menjalankan program Desa, minim keterbukaan publik” tudingnya.
Selain minimnya keterbukaan publik terhadap pengelolaan anggaran, pihaknya membeberkan bahwa pembangunan jalan yang berada di Dusun Petak sampai ke Dusun Berora yang berjenis lapen jalan disinyalir melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Kemendagri.
“Kami masyarakat menduga, mereka telah melanggar permendagri no. 7 Bab I bagian 2, yang disana jelas siapa yang mengerjakannya jika memakai dana dari Desa” cetusnya.
Ia menjelaskan bahwa pengerjaan proyek jalan lapen dari Dusun Petak sampai ke Berora tersebut sepantasnya melalui kearifan lokal sesuai dengan prosedur.
“Sepantasnya proyek seperti ini dilakukan oleh panitia yang terbentuk dari Desa, ini malah di tender dengan menggunakan CV yang belum jelas siapa yang menangani dan mengerjakannya,”Jelasnya.
Selain permasalahan tersebut, terdapat oknum BPD Desa setempat yang merangkap sebagai Pendamping Desa. Hal itu, kata dia, masyarakat menilai pekerjaan dari BPD cendrung tidak sesuai dengan fungsi serta tugasnya sebagai BPD.
“BPD nya kami nilai bekerja tidak sesuai dengan tugas dan fungsi BPD,” tandas Dodek.
Pihaknya juga menuntut agar memperjelas Laporan pertanggungjawaban dari 4 jenis program pembangunan yang masih diperkirakan tertutup.
“Minim sekali keterbukaan, terutama masalah keuangan” ungkapnya.
Sayangnya, meski pendemo itu menyampaikan orasinya namun Plt Kepala Desa Beraim sedang tidak berada di tempat. Puluhan massa berencana akan melakukan aksi lagi untuk mendengar penjelasan dan keterangan terkait tuntutan mereka.
“Pak PLT Kades tidak berada di tempat padahal kami sudah ada pemberitahuan, dan karena kami tidak bertemu dengannya, kami akan mendatangi kantor Desa sampai kami mendengar jawabannya” tutur Dodek.
Semula, dari kejadian aksi masyarakat Desa Beraim ini, masyarakat menuntut agar oknum yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk berhentikan.
“Tuntutan kami agar PLT Kades Beraim di copot, sebab kepemimpinannya tidak sesuai dengan realitas masyatakat Desa Beraim, dan copot BPD Beraim,” tandasnya.
Penulis: M. Rizwan
