jfid – Presiden adalah pemimpin tertinggi sebuah negara yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan, kesejahteraan, dan keadilan rakyatnya.
Namun, tidak jarang presiden juga harus menghadapi tantangan dan tekanan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang bisa mengancam kepentingan nasionalnya. Dalam situasi seperti ini, apakah presiden harus bersikap baik dan ramah kepada semua orang, atau harus bersikap jahat dan tegas kepada musuh-musuhnya?
Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya sangat kompleks dan kontroversial. Sebab, baik dan jahat adalah konsep yang relatif dan subjektif, tergantung dari sudut pandang dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok.
Apa yang dianggap baik oleh satu pihak, bisa dianggap jahat oleh pihak lain, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada definisi yang pasti dan universal tentang baik dan jahat.
Namun, dalam konteks politik, kita bisa mencoba mengambil beberapa kriteria untuk menilai apakah presiden itu baik atau jahat. Salah satu kriteria yang sering digunakan adalah sejauh mana presiden itu membela rakyatnya dari segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan dominasi oleh pihak-pihak asing atau dalam negeri yang berkepentingan.
Presiden yang membela rakyatnya bisa dianggap sebagai presiden yang baik, sedangkan presiden yang abai atau menindas rakyatnya bisa dianggap sebagai presiden yang jahat.
Namun, kriteria ini juga tidak cukup untuk menentukan baik dan jahat secara mutlak. Sebab, ada kalanya presiden harus melakukan tindakan-tindakan yang dianggap jahat oleh sebagian orang, tetapi sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan rakyatnya.
Misalnya, presiden harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer atau kontroversial, seperti menaikkan harga BBM, memotong subsidi, mengeluarkan UU Omnibus Law, atau membubarkan ormas-ormas radikal.
Tindakan-tindakan ini mungkin menimbulkan protes dan kritik dari sebagian rakyat atau kelompok tertentu, tetapi mungkin juga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, daya saing, dan stabilitas negara.
Selain itu, presiden juga harus berani menghadapi dan melawan musuh-musuh negara yang ingin melemahkan atau mengintervensi kedaulatan Indonesia. Misalnya, presiden harus menegakkan hukum terhadap para koruptor, teroris, separatis, maupun asing-aseng yang mencoba mencuri sumber daya alam Indonesia.
Presiden juga harus memperkuat pertahanan dan diplomasi Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Presiden juga harus mampu memanfaatkan peluang-peluang kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan UUD 1945.
Tindakan-tindakan ini mungkin dianggap sebagai tindakan jahat oleh musuh-musuh negara atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan presiden. Tetapi sebenarnya tindakan-tindakan ini adalah tindakan membela rakyat dan kepentingan nasional Indonesia. Presiden yang melakukan tindakan-tindakan ini bisa disebut sebagai presiden jahat yang membela rakyat, bukan presiden baik yang abai atau menindas rakyat.
Dalam sejarah dunia, ada beberapa contoh presiden atau pemimpin negara yang bisa dianggap sebagai presiden jahat yang membela rakyat. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki sosok punya nation intrest, jiwa bela negara, dan memiliki will to power untuk menjadikan negara mereka sebagai great power mengalahkan dominasi negara lain.
Salah satunya adalah Deng Xiaoping, yang dikenal oleh sebagian besar rakyat Tiongkok karena berhasil membuka Tiongkok ke dunia luar dan memperkenalkan reformasi ekonomi yang mengubah negara itu menjadi kekuatan ekonomi global. Deng Xiaoping juga berhasil meningkatkan hubungan dengan negara-negara tetangga, seperti Hong Kong, Taiwan, dan ASEAN.
Di Indonesia, Soekarno adalah presiden pertama yang berkuasa selama lebih dari dua dekade, dari 1945 hingga 1966. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia dan pemimpin perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Namun, tindakan-tindakan kontroversialnya seperti Konfrontasi dengan Malaysia dan G30S/PKI menyebabkan ketegangan baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara tetangga. Meskipun demikian, Soekarno dihormati oleh banyak orang Indonesia karena perannya dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun prestasi nasional, seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Konferensi Asia Afrika.
Di Iran, Ruhollah Khomeini memimpin revolusi Islam pada 1979 yang menggulingkan rezim Shah yang didukung oleh Amerika Serikat. Tindakan-tindakan seperti Perang Iran-Irak dan Fatwa Salman Rushdie menyebabkan isolasi internasional, tetapi ia juga dicintai oleh banyak orang Iran karena membebaskan negara mereka dari pengaruh asing dan mempertahankan identitas Islam Iran.
Sementara itu, di Turki, Recep Tayyip Erdogan telah berkuasa sejak 2014 dengan visi untuk membuat Turki menjadi negara modern yang menghormati nilai-nilai Islam. Namun, langkah-langkahnya seperti Kudeta 2016 dan Penjarakan Jurnalis mendapat kritik dari dunia Barat, meskipun ia juga memiliki banyak pendukung di dalam negeri karena pencapaiannya dalam pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan pengaruh Turki di Timur Tengah.
Dalam sejarah, pemimpin-pemimpin ini menghadapi tantangan dan kontroversi yang mendalam, tetapi juga meninggalkan dampak yang signifikan pada negara dan masyarakat mereka.
Mereka melakukan tindakan-tindakan yang dianggap jahat oleh dunia internasional maupun sebagian rakyat mereka sendiri, tetapi sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan rakyat mereka.
Tentu saja, kita tidak bisa menyamakan atau membenarkan semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin jahat yang membela rakyat. Ada tindakan-tindakan yang memang tidak bisa dibela atau dimaafkan, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau fasisme.
Ada juga tindakan-tindakan yang bisa diperdebatkan atau dikritisi, seperti otoritarianisme, nasionalisme, atau populisme. Ada juga tindakan-tindakan yang bisa dipahami atau diapresiasi, seperti anti-imperialisme, anti-kapitalisme, atau anti-Barat.
Yang penting adalah kita harus memiliki pemahaman yang kritis dan komprehensif tentang baik dan jahat dalam politik. Kita tidak bisa hanya mengikuti opini atau propaganda yang disampaikan oleh media massa, pemerintah, atau kelompok tertentu.
Kita juga tidak bisa hanya mengandalkan emosi atau prasangka yang dimiliki oleh diri sendiri atau kelompok kita. Kita harus mampu melihat fakta-fakta dan argumen-argumen yang ada di balik tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh presiden atau pemimpin negara. Kita harus mampu menilai secara objektif dan rasional apakah presiden atau pemimpin itu benar-benar jahat yang membela rakyat, atau sebaliknya.
