JfID– Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Mathur Khusairi mengaku miris mendengar banyak sekolah SMK-SMK Swasta di Kabupaten Bangkalan ruang kelasnya masih numpang.
Menurut Mathur, bagaimana para siswa akan belajar optimal jika ruang kelas pun tidak ada. Apalagi berdasarkan informasi yang Ia terima, untuk mendapat bantuan Ruang Kelas Belajar (RKB) syaratnya minimal harus ada 100 siswa.
“Ini yang meperihatinkan. Kalau kemudian dibatasi seperti itu partisipasi masyarakat ditingkatkan, maka lembaga tidak akan mendat bantuan selama ini,” kata Mathur saat menyerap aspirasi (Reses) II Tahun 2020 dengan Kepala SMA-SMK Swasta se- Bangkalan.
Mathur mengatakan akan menanyakan kebijakan itu kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur, Regulasi apa yang dijadikan dasar sehingga ada persyaratan tersebut.
“Padahal yang saya tahu selama ini bantuan melalui serap aspirasi saya mendengar siswa harus sekian tidak ada. Ini sangat tidak adil,” ucapnya.
Mathur mengaku akan mencari informasi lebih lanjut ikhwal kebijakan itu. “Kalau memang menjadi persyaratan solusinya gimna,” ujarnya.
“Tapi jika ada permainan menganak tirikan swasta kami akan trobos. Teman- teman swasta harus juga dapat RKB. Gak boleh ada anak bangsa ruang belajarnya numpang,” tegasnya.
Saat Reses berlangsung, Mathur banyak menerima curhatan dari kepala sekolah (Kepsek) SMA- SMK perihal kondisi sekolah yang dipimpin masing- masing. Keluhan itu cukup beragam, mulai dari sulitnya dapat bantuan ruang kelas serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta.
Penulis: Syahril
