Jurnalfaktual.id, – Beberapa hari lalu Yang bertempat di hotel Papa John’s Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kembali melaksanakan rapat Koordinasi (Rakor) dengan membahas hal-hal teknis tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat. Rakor di hadiri peserta yang terutus dari setiap Kabupaten/Kota.
Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Drs.Sinun Petrus Manuk, dalam kesempatannya menyampaikan bahwa pembangunan rumah merupakan variabel penting dalam menekan angka kemiskinan dan menigkatkan taraf hidup dan pembangunan rumah ini merupakan salah satu potensi dari dana desa dan kami akan terus kawal program ini dengan melalui langkah-langkah dasar hukum yang kuat kami menargetkan di tahun 2023 nanti sudah akan terbangun 121.040 rumah dengan Total Desa di NTT ada 3.026 Desa sehingga dalam setahun kita bisa membangun 30.260 rumah layak huni.
“Kita juga akan berupaya agar kepala keluarga yang menerima bantuan rumah ini berpendidikan minimal berijazah SD dengan menyelengarakan Paket A dan kami akan bekerja sama dengan Đinas Pendidikan provinsi NTT” tambah Petrus Manuk
Sedangkan pada (28/10/2019) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi NTT Kepala Dinas Pendidikan NTT Drs. Benyamin Lola, M.Pd,saat di wawancarai Mengatakan,
“Kami sangat setuju dan gembira dengan adanya ide ini,kerena ini merupakan hal yang positif bagi Pendidikan Di NTT Tetapi dari aspek kewenangan, Paket A itu ada di Kota Dan Kabupaten jadi urusan pendidikan Nonformal menjadi kewenangan Kabupaten,” terang Drs Benyamin.
Sedangkan untuk kita yang berada di Provinsi, aspek kewenangannya adalah dikmen dan sekolah luar biasa mulai dari SD, SMP dan SMA, tinggal saja saling berkoordinasi dengan dinas pendidikan di tingkat Kabupaten atau Kota yang menjadi wilayah sasaran untuk selenggarakan rumah layak huni ini.
“Sambil dia mendapat rumah layak huni dia juga keluar dari ranking buta huruf,” imbuh Benyamin Lola
Sumber :ML.
