jfid – Jakarta – Cina telah menjadi pemberi pinjaman utama bagi banyak negara berkembang, terutama melalui inisiatif Belt and Road (BRI) yang meliputi proyek-proyek infrastruktur di berbagai benua.
Namun, pinjaman Cina juga menimbulkan risiko utang yang berlebihan bagi penerima, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh AidData, sebuah laboratorium penelitian di College of William & Mary, Cina telah menyediakan dana sebesar US$ 843 miliar untuk 13.427 proyek di 165 negara dari tahun 2000 hingga 2017.
Sebagian besar pinjaman Cina bersifat bilateral, artinya tidak melalui lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau IMF, dan tidak transparan mengenai syarat dan kondisinya.
Studi tersebut juga menemukan bahwa 50 negara berpendapatan rendah dan menengah memiliki utang tersembunyi kepada Cina sebesar US$ 385 miliar, yang tidak tercatat dalam statistik resmi.
Utang tersembunyi ini berpotensi meningkatkan beban pelayanan utang dan mengurangi ruang fiskal bagi negara-negara penerima.
Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Bank Dunia dan Forbes, terdapat 97 negara yang berutang kepada Cina pada akhir 2020.
Tujuh di antaranya memiliki utang terbesar, yaitu Pakistan (US$ 77,3 miliar), Angola (US$ 36,3 miliar), Ethiopia (US$ 7,9 miliar), Kenya (US$ 7,4 miliar), Sri Lanka (US$ 6,8 miliar), Maladewa (US$ 6,39 miliar), dan Bangladesh (US$ 4 miliar).
