Negara-negara ini umumnya menggunakan pinjaman Cina untuk membiayai proyek-proyek strategis, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, kereta api, bandara, pembangkit listrik, dan industri.
Namun, beberapa di antaranya juga menghadapi kesulitan dalam membayar utangnya, baik karena rendahnya pendapatan, tingginya defisit anggaran, maupun dampak pandemi.
Salah satu contoh yang sering disebut-sebut adalah Sri Lanka, yang harus menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Hambantota kepada Cina dengan sewa selama 99 tahun pada 2017, setelah gagal membayar utang sebesar US$ 1,5 miliar.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran tentang “debt trap diplomacy” atau diplomasi perangkap utang yang dilakukan Cina untuk memperluas pengaruhnya di kawasan.
Namun, tidak semua negara penerima pinjaman Cina mengalami nasib yang sama. Beberapa negara berhasil melakukan restrukturisasi utang, negosiasi ulang, atau bahkan penghapusan utang dengan Cina.
Misalnya, Ethiopia mendapatkan keringanan utang sebesar US$ 2,7 miliar dari Cina pada 2018, setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden Xi Jinping.
Angola juga mendapatkan penundaan pembayaran utang sebesar US$ 6,2 miliar dari Cina pada 2020, sebagai bagian dari inisiatif G20 untuk membantu negara-negara miskin.
Sementara itu, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki utang terkecil kepada Cina, yaitu sebesar US$ 27,08 miliar per November 2020, menurut data Bank Indonesia.
Jumlah ini setara dengan 3,4 persen dari total utang luar negeri Indonesia, yang mencapai US$ 408,5 miliar pada periode yang sama.
Utang Indonesia kepada Cina sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, jalan tol Trans Sumatera, dan pembangkit listrik tenaga uap.
Meskipun demikian, Indonesia juga perlu berhati-hati dalam mengelola utangnya kepada Cina, terutama mengingat ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik regional.
Selain itu, Indonesia juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan pinjaman Cina, serta memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang optimal bagi masyarakat.
