jfid – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di Gedung Putih pada Senin (13/11/2023).
Pertemuan ini merupakan bagian dari kunjungan Jokowi ke AS setelah menghadiri KTT G20 di Bali.
Menurut rilis resmi Gedung Putih, kedua pemimpin akan membahas berbagai isu strategis, seperti transisi energi bersih, kesejahteraan ekonomi, perdamaian dan stabilitas kawasan, serta hubungan antar masyarakat.
Namun, ada satu isu penting yang tampaknya tidak menjadi prioritas Jokowi dalam pertemuan ini, yaitu konflik Israel-Palestina yang kembali memanas sejak awal Oktober 2023.
Serangan roket dan serangan udara antara Hamas dan Israel telah menewaskan ratusan orang, sebagian besar warga sipil Palestina.
Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan pendukung utama kemerdekaan Palestina, seharusnya lebih vokal dan aktif dalam menekan Israel dan sekutunya, termasuk AS, untuk menghentikan kekerasan dan menghormati hak-hak rakyat Palestina.
Namun, sikap Jokowi terhadap isu Palestina tampaknya tidak begitu serius dan konsisten.
Pada satu sisi, Jokowi mengecam keras keputusan AS untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem pada 2018 dan mendesak PBB untuk mengambil tindakan.
Pada sisi lain, Indonesia sejak dahulu juga berusaha menjalin hubungan ekonomi dan investasi dengan Israel, meskipun secara diam-diam.
Jokowi juga tidak pernah mengunjungi Palestina sejak menjabat sebagai presiden, meskipun sempat berjanji akan melakukannya pada 2015.
Apakah politik luar negeri Indonesia memang apatis terhadap nasib Palestina?
Ataukah Jokowi hanya bermain gertak sambal saja, tanpa bisa memberikan tekanan nyata kepada Israel dan AS?
Apakah Jokowi lebih mementingkan kerja sama bilateral dengan AS daripada membela hak-hak rakyat Palestina?
Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab oleh Jokowi dan pemerintah Indonesia, agar tidak terkesan sebagai negara yang hanya pandai berbicara, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk Palestina.
