jfid – Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya semakin memburuk. Buruknya kualitas udara mengancam kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar meniru China dalam mengatasi permasalahan polusi udara.
Menurut Budi, China bisa menjadi contoh sukses mengatasi buruknya kualitas udara. China mampu menurunkan polusi udara dalam kurun waktu 6 tahun hingga 7 tahun. Jangka waktu tersebut paling cepat dari upaya negara-negara lain dalam menurunkan polusi udara.
“Negara (lain) berusaha menurunkan ini ada 20 tahun. China bisa menurunkan polusi 6 tahun sampai 7 tahun. Ini bukan negara yang populer untuk contoh, tapi yang paling cepat nurunin China. Gara-gara dia ngejar Beijing Olympic waktu itu, dia nggak pengen Beijing Olympic-nya dibully oleh dunia internasional dan itu 7 tahun turun polusinya,” kata Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/8) ³.
Lima Strategi China
Budi menjelaskan, China memiliki lima strategi dalam menurunkan polusi. Yakni, pengendalian emisi industri, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengendalian debu, pemantauan kualitas udara, dan penurunan risiko serta dampak kesehatan.
Pengendalian emisi industri dilakukan dengan menerapkan standar emisi yang ketat bagi industri berbasis batubara, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pabrik baja, dan semen. Selain itu, China juga mengembangkan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, untuk menggantikan energi fosil.
Pengendalian emisi kendaraan bermotor dilakukan dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik dan hibrida, serta meningkatkan kualitas bahan bakar dan standar emisi kendaraan. China juga memperluas jaringan transportasi publik, seperti kereta api dan bus, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
Pengendalian debu dilakukan dengan menghijaukan lahan kritis, seperti padang pasir dan daerah gundul, serta meningkatkan pengelolaan sampah perkotaan. China juga melarang pembakaran sampah terbuka dan jerami pertanian, serta mendorong penggunaan kompos dan biogas.
Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan memasang ribuan stasiun pemantau di seluruh negeri, termasuk di daerah pedesaan dan perbatasan. Data kualitas udara dipublikasikan secara real time dan transparan melalui media sosial dan aplikasi seluler. China juga memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam hal pemantauan dan pertukaran data.
Penurunan risiko dan dampak kesehatan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya polusi udara dan cara-cara melindungi diri. China juga memperbaiki sistem kesehatan publik, terutama di daerah terpencil dan miskin, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi korban polusi udara.
Usulan Menkes ke Jokowi
Budi mengatakan, ia telah menyampaikan usulan kepada Jokowi agar Indonesia bisa meniru cara China dalam mengatasi polusi udara. Ia berharap, Indonesia bisa menurunkan polusi udara dalam waktu yang lebih singkat dari negara-negara lain.
“Kita butuh alat yang bisa deteksi berat molekul, bentuk molekul, kimia molekul. Kita akan siapkan ini. Jadu tahu penyebab polusi. Ini juga lagi lobi ke China, kalau bisa mobilnya pinjemin kita setahun,” kata Budi.
Budi menambahkan, Kementerian Kesehatan akan lebih berfokus pada sisi hilir, khususnya penurunan risiko dan dampak kesehatan, serta membantu melakukan pemantauan kualitas udara di puskesmas.
“Kita akan siapkan alat-alat yang bisa dipasang di puskesmas. Jadi kita bisa tahu kualitas udara di daerah itu. Kalau jelek, kita bisa kasih tahu masyarakat untuk pakai masker atau menghindari aktivitas di luar,” kata Budi.
Tanggapan Ahli dan Aktivis
Usulan Menkes Budi mendapat tanggapan positif dari sejumlah ahli dan aktivis lingkungan. Mereka menilai, Indonesia memang perlu belajar dari China yang telah berhasil mengatasi polusi udara dengan langkah-langkah ekstrem dan tegas.
“China pernah mendeklarasikan ‘perang’ terhadap pencemaran udara pada 2013. Langkah ekstrem dan ‘galak’ telah membawa langit China kembali biru. Jokowi, Luhut, hingga Heru Budi harus belajar ‘perang’ pencemaran udara dari China,” tulis aktivis Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu di akun Twitternya
Ahli lingkungan hidup dari Universitas Indonesia (UI) Nirwono Joga juga mengapresiasi usulan Menkes Budi. Ia mengatakan, Indonesia memang membutuhkan kebijakan yang berani dan komprehensif untuk menyelesaikan masalah polusi udara.
“Polusi udara adalah masalah multidimensi yang membutuhkan kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan. Tidak bisa hanya mengandalkan satu kementerian atau satu pihak saja. Harus ada komitmen dan koordinasi yang kuat dari pemerintah pusat hingga daerah,” kata Nirwono.
Nirwono menyarankan, Indonesia bisa mengadopsi beberapa langkah yang dilakukan China, seperti pengendalian emisi industri dan kendaraan bermotor, serta pemantauan kualitas udara. Namun, ia juga mengingatkan, Indonesia harus tetap mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dengan China.
“Setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam mengatasi polusi udara. Kita tidak bisa meniru China secara mentah-mentah. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya, kita harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi dari pengendalian emisi industri dan kendaraan bermotor. Apakah ada kompensasi atau insentif bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak?” kata Nirwono.
