Gruduk Dinkes dan Pemkab Bangkalan, DKR Soal Penonaktifan PBID

Syahril Abdillah By Syahril Abdillah
3 Min Read

Jf.Id– Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Aksi tersebut menyoal 42 ribu lebih data Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) yang dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten setempat.

Para pendemo menilai, masyarakat Bangkalan tidak mendapatkan sosialisasi penonaktifan data PBID. Padahal, untuk berobat saja masyarakat harus mencari pinjaman.

“Kembalikan hak kami, kembalikan hak masyarakat kecil untuk berobat,” ujar Muhyi saat orasi. Kamis (06/02/2020).

Penonaktifan PBID secara sepihak, menurut pendemo, sangat membuat resah serta merugikan masyarakat Bangkalan.

“Pemerintah ini sudah ngawur, buta dan tuli terhadap masyarakat miskin. Kami datang meminta hak- hak mereka dikembalikan,” pintanya disambut terikan “betul!!” oleh massa aksi.

Pendemo juga meminta agar kenaikan iuran BPJS jangan dijadikan alasan untuk menonaktifkan data PBID. Selain itu, Kadinkes juga diminta segera mencari jalan keluarnya untuk dapat diaktifkan kembali PBID yang mencapai 42 ribu lebih.

“Itu bapak harus mencari solusinya, jangan diam. Kasihan kami ini rakyat kecil pak, bapak digaji dari uang rakyat,” pintanya.

Sementara Plt Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo mengatakan, kedatangan masyarakat adalah wujud kepedulian. Pihaknya berjanji akan merealisasikan apa yang dijadikan tuntutan pendemo.

“Kami akan melakukan Verifikasi dan Validasi. Tolong kami beri waktu. Penonaktifan ini hanya sementara,” ungkapnya.

Terkait masyarakat yang mengalami sakit kritis, pihaknya lanjut Sudiyo, meminta warga agar mendaftarkan kepada dinkes.

“Kalau ada pasien yang urgen saat ini ajukan ke dinkes dan saya langsung aktifkan kembali,” tandasnya.

Setelah puas menggelar aksi demonstrasi di kantor Dinkes, para pendemo kemudian beranjak ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkalan. Mereka menyuarkan hal serupa.

“Bupati jangan biarkan rakyatnya menderita, jangan biarkan hak rakyatnya dirampas,” teriak massa aksi.

Meski sekian lama ber – orasi, namun peserta aksi tak kunjung ditemui oleh Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Hanya saja, yang menemui pendemo adalah Asisten Pemerintahan dan Ekonomi Pembangunan Moh. Fahri.

“Apa yang menjadi tuntutan atau desakan temen- temen massa aksi akan kami sampaikan ke Bupati,” ujarnya.

Hingga berita ini dinaikkan, massa aksi masih bertahan di Kantor Pemkab Bangkalan menunggu kehadiran Bupati Bangkalan.

Laporan: Syahril

Share This Article