Geert Wilders, Politikus Anti-Islam yang Siap Jadi PM Belanda, Tantang Partai Lain untuk Koalisi

Noer Huda
3 Min Read
Geert Wilders, Politikus Anti Islam Yang Siap Jadi Pm Belanda, Tantang Partai Lain Untuk Koalisi
Geert Wilders, Politikus Anti Islam Yang Siap Jadi Pm Belanda, Tantang Partai Lain Untuk Koalisi

jfid – Geert Wilders, politikus anti-Islam yang dikenal di Belanda, menegaskan ambisinya untuk memimpin negara tersebut setelah Partai Kebebasan (PVV) yang dipimpinnya meraih jumlah kursi terbanyak dalam Pemilu Belanda.

Pernyataan ini muncul setelah Wilders mengekspresikan kekecewaannya terhadap partai lain yang enggan bekerja sama dengan PVV.

Dalam sebuah postingan yang dilaporkan oleh Reuters pada Minggu (26/11/2023), Wilders mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap keengganan partai-partai lain untuk bekerjasama dengan PVV.

Ia bahkan berjanji akan “terus memoderasi” posisinya jika diperlukan untuk mendapatkan kekuasaan, dengan tegas menyatakan dirinya sebagai calon perdana menteri Belanda.

Dalam tulisannya, Wilders mengungkapkan keyakinannya dengan pernyataan, “Hari ini, besok atau lusa, PVV akan menjadi bagian dari pemerintahan dan saya akan menjadi perdana menteri negara yang indah ini.”

Meskipun PVV berhasil meraih suara terbanyak dalam pemungutan pada 22 November lalu dengan memperoleh 25% kursi di parlemen Belanda, Wilders harus menjalin kerja sama dengan setidaknya dua partai lain untuk membentuk pemerintahan.

Namun, tantangan terbesar muncul dari partai berhaluan konservatif VVD, yang dipimpin oleh Perdana Menteri sementara Mark Rutte. VVD menyatakan penolakan untuk berpartisipasi dalam kabinet bersama Wilders.

Meskipun demikian, pemimpin baru VVD, Dilan Yesilgoz, memberikan sinyal adanya kemungkinan memberikan dukungan luar kepada pemerintahan Wilders.

Pieter Omtzigt, pemimpin partai berhaluan tengah NSC, yang potensial untuk bergabung dalam pemerintahan Wilders, menyoroti kesulitan dalam kerja sama akibat posisi ekstrem Wilders yang diduga melanggar perlindungan konstitusi Belanda terhadap kebebasan beragama. Negosiasi koalisi di Belanda biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Pada tingkat teoretis, jika Wilders tidak mampu membentuk pemerintahan, ada kemungkinan terbuka untuk kombinasi lebih banyak kelompok sentris yang tidak melibatkan PVV. Hal ini dapat mengarah pada pemilihan umum baru sebagai pilihan terakhir.

Sikap partai-partai terhadap kerja sama bisa berubah seiring berjalannya waktu, membuka kemungkinan pergeseran dalam lanskap politik.

Namun, proses pembentukan pemerintahan Belanda yang stabil tetap menjadi tantangan besar mengingat beragamnya pandangan dan posisi politik di antara partai-partai yang ada.

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email [email protected]

Share This Article