Jakarta – Partai Demokrat mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirimkan surat tulisan tangan kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 25 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Anies meminta AHY untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023). Menurut Riefky, surat tersebut merupakan bentuk kesepakatan antara Anies dan Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Capres Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, capres Anies sudah menentukan cawapresnya,” kata Riefky.
Riefky menambahkan, surat tersebut juga menunjukkan bahwa Anies telah mendapat restu dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu untuk berpasangan dengan AHY. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan hasil survei internal Koalisi Perubahan yang menunjukkan bahwa duet Anies-AHY memiliki elektabilitas tertinggi di antara kandidat lainnya.
“Survei internal kami menunjukkan bahwa pasangan Anies-AHY unggul di semua segmen pemilih, baik dari sisi agama, etnis, gender, usia, maupun pendidikan. Mereka juga memiliki basis dukungan yang solid di seluruh wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa,” ujar Riefky.
Namun, rencana Anies untuk berduet dengan AHY ternyata mendapat kendala dari Surya Paloh. Riefky mengungkapkan, pada Selasa malam (29/8/2023), Surya Paloh secara sepihak menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.
“Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” kata Riefky.
Riefky menyebut, keputusan Surya Paloh tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama Koalisi Perubahan. Ia mengatakan, hal ini juga melanggar prinsip kesetaraan dan musyawarah dalam koalisi.
“Kami merasa dikhianati oleh Surya Paloh yang tidak menghormati proses demokrasi dalam koalisi. Kami juga merasa direndahkan oleh Anies Baswedan yang tidak berani menolak keputusan sepihak Surya Paloh dan tidak memberitahu kami secara langsung,” ujar Riefky.
Riefky menegaskan, Partai Demokrat akan menarik dukungan mereka kepada Anies Baswedan jika ia tetap bersikeras untuk berpasangan dengan Cak Imin. Ia mengatakan, Partai Demokrat akan mencari capres lain yang lebih sesuai dengan visi dan misi partai.
“Kami akan turunkan semua baliho Anies-AHY malam ini. Kami juga akan evaluasi kembali posisi kami dalam koalisi. Kami tidak akan tinggal diam melihat pengkhianatan ini. Kami akan cari capres lain yang lebih bisa dipercaya dan diandalkan,” tegas Riefky.
Sementara itu, Surya Paloh membantah bahwa ia telah mengkhianati Partai Demokrat dan PKS. Ia mengatakan, keputusannya untuk menunjuk Cak Imin sebagai cawapres Anies didasarkan pada pertimbangan strategis dan keseimbangan politik.
“Saya tidak mengkhianati siapa pun. Saya hanya berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya melihat bahwa Cak Imin adalah sosok yang tepat untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia memiliki pengalaman, jaringan, dan basis massa yang kuat,” kata Surya Paloh.
Surya Paloh juga membantah bahwa ia telah menetapkan Cak Imin secara sepihak. Ia mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan Anies Baswedan sebelum mengumumkan keputusannya. Ia mengklaim, Anies Baswedan telah menyetujui usulan Cak Imin sebagai cawapresnya.
“Anies Baswedan sudah saya panggil ke Nasdem Tower untuk membicarakan hal ini. Dia sudah setuju dengan usulan saya. Dia juga sudah berterima kasih kepada saya atas dukungan saya selama ini,” kata Surya Paloh.
Surya Paloh juga mengatakan, ia tidak bermaksud untuk menyinggung Partai Demokrat dan PKS. Ia mengatakan, ia masih menghargai kontribusi kedua partai tersebut dalam koalisi. Ia berharap, Partai Demokrat dan PKS dapat menerima keputusannya dengan lapang dada.
“Saya masih menganggap Partai Demokrat dan PKS sebagai sahabat dan mitra dalam koalisi. Saya tidak ada niat untuk menyakiti mereka. Saya harap mereka bisa memahami keputusan saya dengan bijak dan dewasa,” kata Surya Paloh.
Anies Baswedan sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait polemik cawapres ini. Namun, melalui juru bicaranya Sudirman Said, Anies Baswedan mengatakan, ia akan menghormati keputusan koalisi terkait cawapresnya.
“Anies Baswedan tidak akan ikut campur dalam urusan cawapres. Dia akan menghormati keputusan koalisi yang sudah mendukungnya sebagai capres. Dia akan siap berpasangan dengan siapa pun yang ditunjuk oleh koalisi,” kata Sudirman Said.
