jfid- Tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap II di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur hingga kini belum juga ada kejelasan.
Dorongan pun datang agar Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron segera menentukan tanggal pelaksanaan, mengingat P2KD tingkat desa telah banyak terbentuk.
Meski demikian, sikap berbeda ditunjukan fraksi PDI-Perjungan (PDI-P) DPRD Bangkalan soal pelaksanaan Pilkades yang akan diikuti 149 desa itu, Melalui forum Rapat Paripurna pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, Senin, 10 Oktober 2022.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI-P mendukung agar Pilkades ditunda hingga 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI-P, Suyitno sekaligus ketua Fraksi PDI-P.
“Fraksi PDI-P mendukung rencana pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk menunda pelaksanaan Pilkades gelombang kedua dan ketiga hingga pada tahun 2025,” kata dia.
Dukungan penundaan pelaksanaan Pilkades Tahap II dan III hingga tahun 2025 kata Suyitno bukan tanpa alasan. Fraksi PDI-P menilai, hingga terbentuknya P2KD tingkat desa, masih belum ada tahapan yang dilakukan.
” Dan waktu pelaksanaan belum ada kejelasan,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi C itu juga mengatakan
alasan lain mendukung penundaan pelaksanaan Pilkades karena visi-misi dan program bupati masih banyak yang belum terselesaikan.
“Juga besaran defisit anggaran 2023 yang cukup besar. Makanya kami mendukung penundaan Pilkades,” tegas dia.
Sementara Wakil Bupati Bangkalan, Moh Mohni, dalam menanggapi hal itu mengatakan tidak ada penundaan dalam Pilkades. Ia menegaskan tahapan akan terus berjalan.
“Masalah ada pandangan penundaan Pilkades, itu adalah pendapat, tapi yang jelas tidak ada penundaan Pilkades di Bangkalan,” tandas dia.
Laporan: Syahril
