Perlukah Potong Gaji Seluruh Pegawai?

bramadapp
2 Min Read

jfID – Defisit sudah diperlebar. Utang sudah dan akan terus diperluas. Realokasi anggaran juga sudah dilakukan. Tapi masih ada kepala daerah yang mewacanakan untuk memotong gaji seluruh ASN. Menurut saya ini agak kelewatan. Wacana itu bukanlah sebuah tindakan heroik, namun justru menunjukkan ketidakbecusan pemerintah dalam menyusun anggaran.

Kalau pemerintah mempertahankan defisit dan tingkat utang, barulah wacana pemotongan gaji untuk semua golongan mungkin bisa diterima. Itu bisa disebut gotong royong nasional, dan bukan sedang mengorbankan pegawai negeri secara nasional.

Sebagai catatan, meski dalam situasi krisis, dan sudah dilakukan realokasi, anggaran publik kita pada kenyataannya tetap saja busuk. Saya dapat cerita dari seorang kawan bagaimana wajah busuk realokasi anggaran di daerah. Karena seluruh kegiatan pertemuan ditiadakan, misalnya, sebagai bagian dari social distancing, ada organisasi perempuan yang mendapat suntikan APBD kemudian mengalihkan anggarannya untuk pembagian masker, pembelian bilik sterilisasi, dan pembuatan wastafel atau tempat cuci tangan.

Sekilas, realokasi anggaran tadi seolah senafas dengan gerakan penanggulangan Covid-19. Tapi, nanti dulu. Untuk siapa pembagian masker dan tetek bengek tadi? Ternyata bukan untuk publik, tapi untuk dibagikan kepada para anggotanya, yang notabene para isteri pejabat daerah. Anda bisa bayangkan, anggaran publik kita dialokasikan untuk pembelian masker bagi para isteri pejabat. Hal-hal busuk semacam itu masih terjadi dalam penyusunan anggaran di tengah pandemi ini.

Kepala daerah, terutama para bupati atau walikota, yang berurusan dengan anggaran yang lebih mini, seharusnya bisa lebih awas dalam memeriksa berbagai mata anggaran yang dikelolanya. Jika mata anggaran-mata anggaran busuk semacam tadi bisa disisir dari semua kantor, dinas, serta berbagai level pemerintahan di bawahnya, di mana jumlahnya pastilah banyak, anggaran publik kita seharusnya mencukupi untuk melakukan tanggap darurat.

Tapi, sudahkah itu dilakukan? Saya kira belum.

Jadi, kalau kepala daerah mau heroik, potong saja gaji mereka sendiri, bukan gaji anak buahnya.

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article