Politik Tanpa Bermain Catur

Heru Harjo Hutomo
6 Min Read

jfID – Sebermulanya ia hanyalah seorang yang tak ternama, berasal dari negeri yang jauh, adik dari seorang isteri raja. Ia mendapatkan jabatan karena kelihaiannya dalam menjilat, menghasut, memfitnah, dan mengadudomba. Pernah suatu ketika Patih Gandamana, yang selama ini setia pada Prabu Pandu, raja besar Hastina, disingkirkannya. Ia menghasut sang raja, bahwa Gandamana diam-diam tengah membangkang padanya. Dengan kelihaian berbicara dan kemampuannya dalam meyakinkan orang, serta psikologi penjudi yang ulung, yang dalam taraf tertentu ikut melempangkan jalannya untuk meraih kekuasaan, ia berhasil menjadi patih baru kerajaan Hastina.

Tak sekedar itu, berkat kelicikannya pula keponakannya yang sedari kecil diajarkan untuk selalu cemburu dan sakit hati, menjadi raja baru Hastina dengan segudang dendam karena menjadi pecundang sejak kanak. Alhasil, ketika berkuasa pun sang keponakan, Duryudana, tampil laiknya seorang tiran. Para Pandawa yang seharusnya mewarisi kekuasaan Hastina, karena sepeninggal Prabu Pandu usia mereka masih kanak dan karena itu pula kekuasaan untuk sementara waktu dititipkan pada Prabu Destarastra, berhasil disingkirkannya dengan beragam cara. Dengan demikian, roda pemerintahan kerajaan Hastina pada dasarnya berada di tangannya, sementara Duryudana hanyalah janggol atau raja simbolik belaka.

Harya Suman adalah sebuah contoh bagaimana “politik permainan catur” bekerja. Saya menamakan politik permainan catur adalah karena tak semua peristiwa politik dijalankan secara kasat-mata. Dengan analogi permainan catur semua yang terlibat pada dasarnya hanyalah para bidak. Taruhlah peristiwa ’65 ataupun ’98 dalam sejarah politik Indonesia, saya kira tak semua aktor yang dianggap terlibat di dalamnya menyadari akan menjadi seperti demikian. Bahkan pun untuk dianggap sebagai para aktornya saya kira mereka juga sama sekali tak pernah berpikiran. Barangkali, sebermulanya mereka yang dianggap terlibat saat itu hanya sekedar kalangan muda yang tengah mengekspresikan gelegak jiwanya, sementara yang tua, sesuai dengan pepatah “anak polah bapa kepradhah,” terpaksa keblendok atau kena getahnya. Tiba-tiba sebuah peristiwa terjadi dan tiba-tiba pula muncul para pahlawan sekaligus bajingannya. Pada akhirnya sebuah peristiwa dan semua orang yang dianggap terlibat di dalamnya terbentuk dan mendapatkan identitas setelah kejadian atau setelah menjadi tontonan (Kelam Zaman Masyarakat Tontonan, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org).

Ada sebuah bagian di mana pada film The Matrix sang tokoh antagonis yang misterius dikenal dengan nama The Authority. Morpheus, Neo, Trinity, dan golongannya hanya berjuang untuk lepas dan melawan dominasi The Authority tersebut yang sebelum Neo tersadarkan masih berupa hegemoni. Film The Matrix seolah ingin mengatakan bahwa kekuasaan, yang direpresentasikan oleh The Authority, bersifat abstrak, tak dapat dilokalisir, dan tak bersifat hierarkis (dari atas ke bawah) sebagaimana yang dipahami selama ini. Di mana pun Neo berada dengan mudahnya The Authority, yang dapat manjing ajur-ajer, menemukan dan berupaya menundukkannya seolah ia adalah udara yang berada di mana saja. Bahkan, ketika dibedah dengan perspektif Foucault, kekuasaan itu juga terdapat pada diri Neo sendiri yang berkali-kali diyakinkan oleh Morpheus dan Trinity bahwa ia adalah “sang terpilih.” Sebab tak akan mungkin Neo dan golongannya melawan kekuasaan tanpa juga memiliki kekuasaan itu sendiri. Di sinilah pada akhirnya prinsip Foucault bahwa kekuasaan dan resistensi adalah dua sisi dari sekeping koin yang sama menemukan kegamblangannya.

Dari film The Matrix dan teori kekuasaan Foucault dapat diketahui bahwa kekuasaan pada akhirnya tak selalu berkonotasi negatif. Banyak orang selama ini selalu meletakkan kekuasaan pada negara ataupun para pemilik modal. Padahal, misalnya, pada kasus Sedulur Sikep dan beberapa masyarakat adat di nusantara untuk tetap mempertahankan warisan cara hidupnya yang berbeda dengan keinginan pemerintah dan barangkali pula para pemilik modal adalah bukti bahwa ternyata mereka juga memiliki kekuasaan sendiri sampai saat ini. Seandainya mereka tetap eksis hingga kini adalah bukti bahwa kekuasaan itu tak selalu bersifat hierarkis (dari atas ke bawah). Rekognisi negara pada mereka adalah juga sebuah bukti bahwa kekuasaan itu pun ada kalanya datang dari bawah, tanpa melalui perebutan alat-alat produksi ataupun duduk dalam posisi yang diakui secara resmi, tapi cukup dengan menolak itu semua seperti Paman Dhoplang dalam Serat Kalatidha yang jelas enggan untuk menjadi bidak apalagi bermain catur (Paman Dhoplang, Heru Harjo Hutomo, https://jurnalfaktual.id/webdev).

Politik Paman Dhoplang, sebagaimana Harya Suman, adalah bersifat tak kasat-mata pula. Tapi berbeda dengan Harya Suman yang selain jago bermain dadu juga mahir menjalankan bidak, Paman Dhoplang hanya diam dan mendengarkan orang-orang yang dilanda gelisah dan kesepian, untuk memetik kesadaran dan menemukan jawabannya sendiri. Martin Heidegger, ketika mengalami titik-balik (die kehre), merumuskan dua bentuk penyikapan seperti halnya Paman Dhoplang: “Gelassenheit zu den Dingen” dan “Offenheit fur das Geheimnis” (Discourse on Thinking, 1966). Dan barangkali karena sikap semeleh terhadap segala sesuatu dan keterbukaan pada misteri—atau singkatnya tanpa bermain catur—itulah Paman Dhoplang tak berkali-kali dihajar orang sampai penyok raganya dan bahkan berakhir secara mengenaskan seperti Harya Suman yang karenanya lebih tenar dengan sesebutan Sangkuni: dihujam kuku pancanaka tempatnya untuk membuang tai.

(Heru Harjo Hutomo/ penulis kolom, peneliti lepas, menggambar dan bermusik)

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article