jfid – Pada Mei 2023 Menteri dalam Negeri Mohammad Tito Karnavian mengumumkan angka inflasi tertinggi kabupaten di seluruh Indonesia. Kabar mengejutkan, kabupaten Sumenep menempati urutan teratas dengan angka 5,44 persen. Hal ini, tentu mengejutkan banyak pihak. Karena Event Visit yang sangat getol dihelat pemerintah kabupaten Sumenep.
Ada berbagai faktor dan penyebab terjadinya Inflasi, diantaranya;
1. Permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan.
2. Peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran.
3. Perilaku masyarakat yang seringkali memprediksi atau biasa disebut sebagai inflasi ekspetasi.
4. Jika jumlah barang tetap tetapi jumlah uang yang beredar lebih banyak, maka harga barang akan menjadi mahal.
5. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat memicu kenaikan permintaan barang dengan cepat.
6. Bila sebuah daerah dalam kondisi yang tidak aman, maka harga barang di daerah tersebut akan cenderung mahal.
7. Perusahaan yang membuat barang populer sering menaikkan harga, karena banyaknya permintaan.
Jika inflasi tinggi, tentu daya beli masyarakat menurun. Memperlebar kesenjangan ekonomi masyarakat yang berakibat pada kemiskinan ekstrem.
Deflasi kabupaten Sumenep
Satu bulan setelah Tito Karnavian mengumumkan angka inflasi kabupaten tertinggi di Indonesia. Achmad Fauzi mengatakan jika dalam catatan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Juni 2023 ada 12 kota di Indonesia yang mengalami deflasi.
“Kabupaten Sumenep mengalami deflasi paling dalam, sebesar 0,42 persen. Deflasi terdalam sepanjang sejarah Indonesia dengan angka 0,42 persen,” dilansir dari detiknews.
Ibarat orang luka dalam bisa disembuhkan kurun waktu satu bulan. Atau apakah sebuah fenomena kemiskinan bisa disulap dalam satu bulan? Hanya orang-orang yang berpengetahuan dan terdidik yang bisa menjawab.
Artinya dari angka inflasi 5,44 persen dengan angka deflasi 0,42 persen. Ada jarak 5 persen yang perlu dipertanggungjawabkan oleh bupati Sumenep.
Wacana Madura Provinsi dan Achmad Fauzi di Pilgub Jatim
2020, pasangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah memenangkan Pilkada Sumenep. Dari pilkada hingga Juli 2023, nama Achmad Fauzi setiap hari nangkring di media mainstream, bukan hanya media lokal yang akses periklanan nya bersumber dari APBD.
Beberapa bulan lalu, Achmad Fauzi Bupati Sumenep menjadi headline media ketika lembaga Survei SMRC mengeluarkan rilis survei. Jika Achmad Fauzi berpotensi di Pilgub Jatim.
Selain SMRC akhir-akhir ini, lembaga survei ARCI juga merilis, nama Achmad Fauzi. Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menilai pertarungan menuju Pilgub Jawa Timur didominasi tiga nama. Hasil survei terbaru ARCI, ketiga nama tersebut yakni Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo atau Cak Fauzi yang menempel ketat Khofifah dan Emil Dardak.
Dilain hal, wacana Madura Provinsi akan menjadi blunder dukungan masyarakat Madura terhadap Achmad Fauzi. Baru-baru ini, Cak Fauzi menyatakan, jika Madura masih belum siap jadi Provinsi.
“Belum saatnya untuk Madura jadi provinsi. Cukup infrastrukturnya diperbaiki. Ini yang menjadi persoalan utama di Madura,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7/2023). Sebagaimana dilansir dari detiknews.
Berikut pernyataan para tokoh Madura yang mendukung Madura untuk jadi Provinsi, mulai dari Mahfud MD hingga pengamat politik ternama Adi Prayitno.
Menurut Mahfud, jika uji kelayakan menyatakan Madura layak jadi provinsi, maka dia mendukung penuh pembentukan provinsi Madura. “Kalau semua syarat terpenuhi, kenapa tidak Madura jadi provinsi?” dilansir dari tempo. nasional.
Ridwan Hisyam, politikus elit partai Golkar menyuarakan Madura Provinsi,
“Kader-kader Partai Golkar khususnya di Pamekasan harus mampu merespon aspirasi rakyat Madura dalam upaya membentuk provinsi Madura, demikian juga empat bupati yang ada di wilayah Madura harus punya kesadaran yang sama,” tegas Ridwan di Kantor DPD Golkar Pamekasan, (7/1/2017). Dilansir dari Golkar pedia.
Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi
“Pengeboran Migas, Pelabuhan hingga Bandara, Madura memiliki itu semua, kami sepakat Madura jika menjadi Provinsi bukan berkonotasi negatif namun agar ada kesetaraan dari berbagai sektor,” dilansir dari info news.
Jimhur Saros
“Dari hasil kajian yang dilakukan P4M, di Madura terdapat potensi migas yang bisa menghasilkan devisa puluhan triliun rupiah. Potensi inilah yang menurut Jimhur bisa jadi modal kuat untuk bisa membawa Madura lebih maju” (Antara).
K.H. Kholil Muhammad. Pengasuh pondok desa badung kecamatan proppo mengatakan, upaya untuk menjadikan Madura sebagai provinsi sangat baik. karena tujuan utamanya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Madura. Untuk itu, harus mendapatkan dukungan dari semua elemen masyarakat di Madura. Hususnya pemerintah di 4 kabupaten di pulau Madura ini.
“Saya mendukung rencana P4M untuk menjadikan Madura sebagai provinsi. Tapi
harus disiapkan segala sesuatunya, agar tujuan baik untuk menjadi masyarakat Madura lebih baik benar-benar terwujud,” kata K.H. Kholil Muhammad. Dilansir dari maduranews.
Steatmen Pengamat politik Adi Prayitno, akan memilih capres yang mendukung Madura sebagai Provinsi.
“Itu penting karena sejak saya lahir di Madura sampai saat ini tinggal di Jakarta, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Pegantian bupati, gubernur, dan bahkan presiden,” ujarnya.
Adi juga menilai pembangunan di wilayah Madura tidak begitu dirasakan. Adi menyebut pembangunan hanya terasa di wilayah Surabaya dan sekitarnya.
“Jawa Timur terlampau luas sebenarnya untuk satu gubernur. Sehingga dipasritas pembangunannya nggak terlampau merata,” imbuhnya.
Sumber bacaan:
kompas.com
grid.id
detiknews
tempo
