Haruskah Pindah Ibu Kota?

Rasyiqi By Rasyiqi - Writer, Digital Marketer
6 Min Read
Gambar Ilustrasi perpindahan Ibu Kota Indonesia
Gambar Ilustrasi perpindahan Ibu Kota Indonesia

Oleh : Herry Santoso

Jurnalfaktual.id, – ADA ironisme baru yang terjadi di tengah masyarakat kita yaitu ramai ikut berbicara masalah pindah ibu kota. Bahkan yang tidak tahu pun sok tahu turut mengajustivikasi, atau lebih konyol lagi, soal pemindahan ibu kota menjadi isu lezat politik di tanah air.

Padahal pindah ibu kota itu sangat mendesak dan sudah lama dinyatakan Bung Karno, sejak Provinsi Kalimantan Tengah baru berdiri. Gubernur Tjilik Riwut (waktu itu) datang ke Jakarta (1960) menemui Presiden Soekarno untuk “curhat”, betapa sulitnya memimpin provinsi baru yang masih “dikepung” keterbelakangan dan di antara rimbaraya Kalteng. Apa kata Bung Karno ? “Pak Riwut sungguh beruntung. Saya saja ingin pindahkan Jakarta ke Palangkaraya, sungguh, saya ingin sekali !”.

Pernyataan BK di atas yang menginspirasi Jokowi untuk bergegas memindah ibu kota negara ke luar Jawa, dan Kaltim sebagai pilihannya.

Sesungguhnya wacana pemindahan ibu kota itu adalah hal yang sangat wajar karena Jakarta bagaikan sebuah biduk di tengah lautan yang kelebihan penumpang.

Dengan sekitar 15 juta jiwa berjubel di metropolitan Jakarta berhimpitan : mandi-cuci-kakus jadi satu sehingga air tanah Jakarta sudah tidak sehat lagi.

Konsumsi oksigen pun amat mahal lantaran terpapar polusi udara pekat yang membuat jelaga di langit Jakarta sebelum terhirup umat manusia. Nah, dengan fenomena itu mengapa pindah ibu kota jadi diributkan ?

Konsumsi Politik

Kita paham, dalam ilmu politik ada istilah apriori dan fobia politik, yaitu kebencian politik tanpa alasan terhadap suatu rezim penguasa.

Sedangkan fobia politik adalah suatu ketakutan berlebihan akan eksistensi politik lawan. Dari dua fenomena itulah kemudian “dicari-cari” alasan untuk mementahkan kesuksesan yang dicapai oleh seorang pemimpin.

Jadi wajar jika segala regulasi Jokowi terus berimplikasi pada pro dan kontra di masyarakat karena selalu dipolitisir. Padahal rakyat kebanyakan tidak banyak mempersoalkan masalah pindah ibu kota karena beranggapan, seburuk apapun sebuah regulasi pemerintah mesti punya keberpihakan terhadap rakyat bawah.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia misalnya pasti berimplikasi kesejahteraan pada rakyat kebanyakan. Hanya mereka yang sok tahu yang berkata infranstruktur menyisakan kesengsaraan rakyat !

Terlambat

Pemindahan ibu kota yang diaktualisasi belakangan hari, sesungguhnya kebijakan yang terlambat. Seharusnya di zaman orde baru dulu sudah pindah, sebab saat itu, Indonesia dalam era oil bomming (puncak kejayaan minyak), dan kayu.

Kini ketika negeri mulai Senin-Kamis baru menata ibukota baru. Mengapa ? Dulu di saat kita “kaya” kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang elit politik dan elit penguasa. Buktinya, telah terkuak bahwa Kaltim merupakan “ibu kota” mafia hitam ( the black mafia ).

Bukit Soeharto yang ratusan ribu hektar luasnya HPH-nya dikuasai oleh orang Jakarta (yang nota bene oposisi Jokowi). Juga raksasa batubara, minyak, dan lain-lain dalam cengkeraman kuku-kuku sindikat paling tidak sejak tiga dasawarsa terakhir, dan tidak ada yang berani mengusiknya.

Kini Jokowi yang selalu dikonotasikan “plonga-plongo” yang berani mendobrak penguasaan sumber daya alam dan energi oleh kelompok konglomerat sisa-sisa Orba.

Rp 466 Triliun

Lawan politik Jokowi selalu menggembar-gemborkan “utang” untuk pindah ibu kota. Padahal itu semua jauh panggang daripada api. Pindah ibu kota akan dibiayaai oleh APBN (sekitar 17%), BUMN, dan badan usaha-badan usaha swasta, serta penjualan beberapa aset negara di Jakarta semisal bekas gedung pemerintahan.

Sungguhpun demikian, penjualannya tidak ngawur ke sembarang orang, tetapi mempertimbangkan azas kemanfaatannya. Itu pun dilakukan secara bertahap dengan kajian yang mendalam baik amdal, maupun persfektif-persfektif lain jauh ke depan.

Pendek kata, ibu kota di Kaltim nantinya merupakan “grand desain” kota kosmopolitan muthakhir dunia, bukan sekadar kampung besar yang ramai dan kompetitif.

Di sisi lain, Jakarta sendiri sudah tua, terletak di pesisir barat laut Pulau Jawa yang semakin tahun permukaan tanahnya kian rendah (turun) dibanding dengan permukaan laut.

Tidak tertutup kemungkinan jika akhirnya lebih tinggi lautnya daripada daratannya laiknya Amesterdam, Rotterdam, di Negeri Belanda.

Jika fenomena itu terjadi akan menjadi petaka baru lantaran persediaan air tanah yang payau sepanjang zaman, banjir rob, dan lingkungan yang tidak sehat sepanjang zaman sebagai pusat pemerintahan.

Jakarta pernah dikenal dengan beberapa nama di antaranya Sunda Kelapa, Jayakarta, dan Batavia. Di dunia internasional Jakarta juga mempunyai julukan J-Town, atau lebih populer lagi The Big Durian karena dianggap kota yang sebanding New York City ( Big Apple ) di Indonesia.

Dengan pindah ke Kaltim, secara strategi pertahanan Jakarta akan jauh lebih terlindung, karena punya “sabuk pengaman” (Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Sumatera). Jika Jakarta punya jarak kurang dari 400 mil dari ZEE di selatan Jawa, maka jika di Kaltim punya jarak sekitar 1.500 mil dari ZEE. Secara logika sulit terjangkau rudal konvensional layaknya Patriot.

Ibu kota memang harus pindah. Kepindahan tersebut perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Karena masalah ibu kota bukan kepentingan Jokowi, tetapi kepentingan bangsa dan negara. Begitu…

Tentang Penulis: Hery Santoso adalah pemerhati masalah sosial, politik, dan budaya , jurnalis Jurnalfaktual.id tinggal di Blitar Jawa Timur.

Share This Article