Sumenep – Panen tembakau sudah dimulai, harapan Petani untuk untung malah buntung. Harga tembakau pada tahun lalu yang menembus Rp.45.000-50.000 perkilo, kini harga tembakau hanya mencapai Rp. 35.000-36.000 per kilo.
Ratup (50), Petani asal Desa Moncek Timur, Kecamatan Lenteng, hanya bisa mengeluh. Pasalnya, 10.000 pohon tembakau yang ia tanam, jika dijual hanya cukup untuk biaya modal.
“Saya menanam 10.000 pohon, dengan harga 35.000-37.000 perkilo. Dengan harga itu, bukan hanya saya yang rugi, tapi semua petani Tembakau di Madura, dipastikan rugi,” keluhnya. Rabu (4/9/2019).
Ratup menambahkan jika ruginya para petani tembakau dipicu dari berbagai faktor. Yang pertama, jika harga ongkos produksi tembakau semakin mahal, karena mengacu pada tahun 2018 sebelumnya. Jika para petani banyak untung.
“Karena tahun 2018 harga tembakau bagus, maka sewa tanah juga naik. Yang biasanya sewa tanah perseribu pohon dengan harga Rp.150.000, kini sewa tanah perseribu pohon menjadi Rp. 225.000-250.000. Tidak hanya sewa tanah yang naik, ongkos tukang (masat) tembakau yang biasanya Rp. 80.000, kini mencapai Rp. 110.000,” terang Ratup.
Pantauan jurnalfaktual.id dilapangan, melihat lemahnya harga termbakau. Disebabkan, karena faktor kesengajaan pihak Gudang (perusahaan) yang tidak mengambil atau membeli hasil tani tembakau dari petani.
Seperti halnya H. Maimun, warga Sera Barat, Bluto, seorang tengkulak tembakau. Ia hanya diberi jatah 10 bal (1 bal 50 kg) oleh pihak gudang. Perusahaan sangat leluasa memainkan harga tembakau, karena tidak ada pengawasan khusus dari pemerintah daerah.
Keluhan pun datang dari Kholel (40), Petani tembakau, warga desa Guluk-guluk Barat, kecamatan Guluk-guluk. Pihaknya rugi besar, dengan patokan harga tembakau sebesar Rp. 35.000-36.000.
“Saat ini, harga tembakau rata, bukan soal kwalitas tembakau. Tapi permainan pihak pengusaha yang memainkan harga. Petani rugi, dan Pemerintah Daerah seperti Bupati dan Wakil Bupati, DPR yang baru terpilih, hendaknya ikut mengawal soal harga tembakau,” keluhnya.
Harapan Petani, jika Pemerintah Daerah, perlu ikut mengawal soal harga tembakau. Karena jika pihak pengusaha (gudang) tidak ada patokan soal memberikan harga, maka pengusaha seenaknya memberikan harga. Yang menjadi korban, tentu para petani.
Laporan: DPP
