Bangkalan, Jf. Id- Ketersediaan anggaran dalam peningkatan jalan kabupaten di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur pada Tahun Anggaran (TA) 2020 sangat minim.
Padahal, dari sekian banyak jalan kabupaten yang butuh peningkatan dan perbaikan rata- rata kondisinya di bawah 50 %. Hal itu diuangkapkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangkalan, Suyitno.
“Sekarang ini sangat minim ketika di bandingan dengan tahun- tahun sebelumnya,” tuturnya kepada jurnalfaktual.Id beberapa hari lalu.
Pada tahun ini, Anggaran untuk perbaikan dan peningkatan jalan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAUM) hanya Rp 6,5 miliar, sementara dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 16 miliar.
“Rata- rata jalan kabupaten kondisinya dibawah 50 %. Jadi anggaran itu kira- kira hanya cukup untuk 10 titik,” ujarnya.
Politisi PDI- Perjuangan itu mengungkapkan, dirinya sebagai anggota dewan merasa kecewa dengan anggaran yang sangat kecil untuk perbaikan jalan kabupaten.
“Makanya kemarin kita memberikan masukan kepada Bupati melalui kepala dinasnya agar melakukan komunikasi dengan BPWS. Nah! di BPWS itu dapat sekitar 30 M, namun itu di proyeksikan untuk bagian selatan,” ungkapnya.
Menurut dia, beberapa tahun belakangan DAK yang diterima Bangkalan untuk perbaikan infrastruktur jalan umum dan sejenisnya selalu berkurang. Ia mengaku tidak mengetahui apa penyebabnya.
Namun, lanjutnya, ketika Komisi C melakukan konsultasi kepada kementerian keuangan dan PUPR, Bangkalan disebut dengan istilah ‘kadang tidak hadir ketika di undang’.
“Bahasa mereka (pusat) begini, kita yang punya uang, kita yang mau bantu, ketika diundang gak hadir, kalau gak minta maka gak dapat,” terangnya.
Ia mengatakan, Bangkalan pernah menolak DAK tahun anggaran 2017 untuk irigasi dan peningkatan jalan dengan alasan tidak cukup waktu. Artinya, tegas dia, Bangkalan tidak siap ketika diberikan anggaran besar.
“Padahal kalau digunakan pasti terus meningkat, karena bangkalan ini waktu itu masih tertinggal, sekarang baru lepas. Tapi kita ini masuk kategori prioritas penerima bantuan pemerintah, apalagi adanya gerbang kertosusila itu,” tegasnya.
Kata dia, DAK yang diterima Bangkalan pada tahun 2018 sekitar Rp 18 miliar dan 2019 Rp 16 miliar. Kondisi tersebut sangat jauh ketika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp 70 miliar dan 2017 90 miliar.
“Jadi kedepan berharap bagaimana aktif berkomunikasi untuk menjemput bola dan bisa bertambah kayak tahun 2016-2017. Dinas terkait dan bappeda harus komunikasi lebih baik dengan pusat,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan Moh Taufan hingga berita ini dinaikkan belum bisa dimintai tanggapan.
Saat dicoba di konfirmasi melalui nomor telepon selulernya pada Rabu (22/01/2020) yang bersangkutan tidak merespon. Kemudian, kembali dihubungi melalui pesan wasthaap, pria yang pernah menjabat sebagai Kadinsos Bangkalan itu juga tidak membalas.
Penulis: Syahril
Editor. : Ning
