Sumenep – KH. Taufikur Rahman Syakur, Seorang Ulama Kabupaten Sumenep, angkat bicara soal kisruh Perbup Pilkades. Pihaknya meminta, agar Perbup Pilkades ditelaah kembali, agar tidak meresahkan masyarakat.
Setidaknya, dalam satu bulan terakhir, jurnalfaktual.id mencatat, ada 7 gejolak dari masyarakat Sumenep, terhadap respon Perbup Pilkades.
Pada tanggal 14 Agustus 2019, Warga Desa Pragaan dan Desa Prenduan telah ngeluruk ke kantor DPRD Kab. Sumenep memprotes Perbup Pilkades.
Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, warga dari 23 Desa dari beberapa kecamatan telah mendatangi DPRD dan Pemkab, menolak pasal 35 ayat (2) dan (3) Perbup Pilkades.
Pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, warga dari 27 Desa kembali mendatangi DPRD dan Pemkab, menolak pasal 35 ayat (2) dan (3) Perbup Pilkades.
Pada tanggal 22 Agustus 2019 Warga Desa Aengbaja Kenek Kec. Bluto ngeluruk ke Sekretariat Panitia Pilkades agar tidak menerima Calon dari luar.
Pada tanggal 23 Agustus 2019 warga Desa Ganding Kec. Ganding dan Warga Desa Sera Timur Kec. Bluto, ngeluruk Sekretariat Panitia Pilkades juga menolak calon dari luar.
Pada Kamis, tanggal 28 Agustus 2019, terjadi bentrok massal di Desa Aeng Baja Kenek, Kecamatan Bluto. Sekitar 200 massa mengamuk karena dipicu ada calon dari luar desa.
Pada Senin 2 September, masyarakat kembali datangi gedung DPRD Sumenep, menyuarakan revisi Perbup Pilkades.
KH. Taufikur Rahman Syakur, saat ditemui jurnalfaktual.id, pihaknya menanggapi soal Perbup Pilkades yang menuai kisruh dimasyarakat, Perbup Pilkades, perlu ditelaah dan dikaji ulang.
“Jika memang Perbup Pilkades menimbulkan masalah-masalah baru dimasyarakat. Maka, Perbup tersebut, perlu ditelaah dan dikaji kembali. Karena para pemimpin seperti Bupati. Pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus untuk memunculkan produk Perbup itu,” tegasnya. Kamis (28/8/).
