jfid – Saya lebih suka menggunakan terminologi kyai – non kyai, daripada menggunakan terminologi kyai – nasionalis dalam membahas politik Pilkada Sumenep 2020. Saya bukan pengamat politik, tapi setiap orang berhak menebak-nebak berdasarkan logikanya sendiri. Salah benar, urusan nanti, tergantung faktor X-nya.
Kyai
Hampir semua analisis mengarah pada kyai. Kyai dibaca sebagai elite yang berpeluang besar menahkodai tampuk kekuasaan. Katanya, kebanyakan masyarakat masih ikut apa kata kyai dan katanya kultur masyarakat Sumenep masih sangat kental manutnya pada kyai.
Tidak dapat dipungkiri, kyai memang panutan dalam agama tapi dalam politik itu belum tentu dan tidak selalu, kecuali orang-orang yang memiliki afiliasi politik searah. Mari kaji lagi.
Kyai memiliki bonus nama yang branded bagi masyarakat, alhasil. Nama yang memiliki awal Kyai. terkesan lebih sakral bagi banyak orang daripada orang yang tidak mendapatkan awalan Kyai (KH/K) walaupun segudang gelar sarjana dipasang di belakang namanya. Dan jika dipikir-pikir, apa hubungannya antara jabatan bupati dengan gelar sarjana. Sementara Kyai adalah gelar informal yang sudah dari dulunya mengakar demikian. Itu sudah seperti hegemoni.
Pada dasarnya, apabila orang itu semakin dikenal banyak orang, maka akan semakin besar kemungkinannya orang tersebut mendapatkan dukungan untuk menjadi pemimpin suatu wilayah. Selain membutuhkan media (online atau cetak) kyai memiliki jaringan yang kuat, antar kyai, antar pesantren, jamaah organisasi, baik di desa maupun di kota bisa dimobilisasi. Asalkan sama tujuan politiknya.
Nama kyai–belum tentu turunannya; lora, gus, dsb.– bisa dijual dalam momentum politik. Tentunya akan ada pihak-pihak yang sengaja mendesainnya. Itu merupakan upaya mengaduk psikologi pemilih dari sisi emosional. Wajar, dalam kontes, kalah nama kalah main.
Bagaimana dengan Nyai? Nyai. Bukan top mind dalam kancah politik. Nyai, kurang ‘laku’ dalam segmen politik kelas kabupaten Sumenep. Walaupun bukan berarti tidak memiliki followers, namun kekuatan merek, disitu kalah dengan kyai. Bukan lawannya, maka sebaiknya kolaborasi.
Non Kyai
Terminologi ini agak sulit didefinisikan, karena perlu positioning yang tepat. Non kyai bisa berupa tokoh aktivis, tokoh pejabat, politisi, pengusaha, penulis, pengacara dan sebagainya. Mereka datang dengan personal branding masing-masing yang berbeda-beda kekuatan mereknya.
Saat masuk dalam bursa nama calon, ia harus menjadi seorang yang generalis dan turn to political brand. Maka yang harus dilakukan adalah funneling dari positioning sebelumnya ke positioning pilkada 2020. Biasanya jauh-jauh hari, seseorang sudah mulai ‘cari nama’ atau ‘cari muka’.
Dibanding dengan kyai, non kyai harus menggunakan cara yang berbeda dengan pola branding kyai. Cara-cara sowan, endorse, atau dompleng bukan cara yang signifikan (baca: modal). Non kyai harus punya diferensiasi, unik, utuh, dan kuat.
Sesungguhnya masyarakat membutuhkan hal itu dan mereka tidak butuh kyai menjadi bupati, jujur itu bukan harapan mereka dan bupati tidak harus kyai. Urusan bupati hanya urusan ‘perut’ bagi mereka. Masyarakat paham, falsafahnya, pejabat itu tidak lebih dari pelayan masyarakat. Bener deh, jabatan bupati tidak ada hubungannya dengan kyai, walaupun kyai boleh menjadi bupati dan menggunakan label kyai-nya dalam mengkampanyekan dirinya.
Non Kyai bisa menjadi representasi penyegaran kejenuhan politik Sumenep. Era ini bukan lagi politik identitas belaka, tapi beradu gagasan untuk kemajuan Sumenep. Politik identitas tak ada untungnya. Insyaallah masyarakat akan objektif. Didik masyarakat agar dewasa memilih Bupati.
dan partai
Bagaimanapun, partai itu serupa pameran di pasar malam. Tentang realitas politik saat ini, akan dibahas di tulisan berikutnya. Tulisan sebelumnya, saya pernah membahas rumus Pilkada Sumenep 2020; kyai – non kyai, dengan manafikan kekuatan partai. Maka melalui tulisan ini, argumen saya berujung pada kesimpulan; kyai atau bukan tidak penting, yang penting jadi bupati, walaupun ‘bagaimana rasanya memiliki bupati’ itu urusan nanti.
