jfid – Setelah membaca tuntas pemikiran A. Muhaimin Iskandar (selanjutnya disebut Cak Imin) dalam Buku Visioning Indonesia. Kembali teringat pertemuan spesial saya dengan Prof. Dr. Moch. Amien Rais, MA di Yogyakarta pada 7/7/2007. Sang tokoh reformasi itu memotivasi kaum muda untuk kritis, revolusi dan bergerak sebagai benteng demokrasi. Waktu itu, saya meminta Kata Pengantar buku saya berjudul “Kepemimpinan Kaum Muda Mewujudkan Welfare State” yang diterbitkan oleh KIBAR PRESS.
Ternyata, percikan pemikiran diantara tokoh – tokoh bangsa seperti Amin Rais dan lainnya selalu frekuensinya sama yakni berfikir tentang upaya realisasikan keadilan sosial dan kesejahteraan agar bangsa ini tetap utuh dan bersatu. Percikan itu juga tertuang dalam buku Cak Imin.
Membaca sejauh mana, spektrum pemikiran Cak Imin dalam buku Visioning Indonesia yang sebetulnya ingin Indonesia menuju Welfare State. Tentu bukan sebagai negara federasi. Tetap negara kesatuan yang mendelegasikan distribusi kesejahteraan melalui cabang – cabang kekuasaan provinsi, kabupaten/kota dan desa.
Beberapa forum telah membedah Buku Visioning Indonesia karya pemikiran Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), seperti Fisipol Leadership Forum UGM, Forum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah DKI Jakarta, maupun forum yang diadakan oleh PKB sendiri. Forum – forum tersebut, mengakui Cak Imin sebagai pemimpin Kaum Muda yang bersih, kapabel, konsisten dan melayani rakyat selama 30 tahun terakhir. Dengan demikian, harapan terhadap Cak Imin bisa mewakili eksponen kaum muda, generasi X dan Z. Secara demografi, kaum muda dan generasi XZ populasinya meningkat 70%.
Dalam buku saya “Welfare State” itu, ada di BAB II dan III yang mengharapkan hadirnya kepemimpinan Kaum Muda di masa kini dan kedepan. Tentu, syaratnya harus melembaga dan kolaboratif. Harapan itu muncul sesuai prediksi Prof. Dr. H.M. Amien Rais dalam kata pengantar bahwa disrupsi terhadap bangsa Indonesia sudah berlangsung lama. Oligarki tak peduli terhadap sosial, ekonomi dan budaya. Justru geliat – guritanya kroni dan patron dalam pusat maupun cabang kekuasaan sehingga membawa Indonesia dalam situasi tidak pasti secara nasional maupun global.
Cak Imin sendiri dalam bukunya, ilustrasikan dampak disrupsi dan ketidakpastian atas perubahan situasi global yang dilihat sebagai peluang dan tantangan hadirkan inklusifitas, keadilan sosial bagi kesejahteraan rakyat. Karena itulah, penting hadirnya Cak Imin sebagai kepemimpinan alternatif supaya tantangan atas disrupsi itu dapat mendorong perubahan ke arah positif: tumbuh, berkembang dan sejahtera.
Bagi Cak Imin, apabila laju disrupsi tidak ditangani secara baik, maka korupsi bisa berakibat subversif secara legal pada negara dan melebarnya penghambaan elit-elit negara atas keserakahan korporate sehingga peluang distribusi kesejahteraan semakin sempit yang berdampak: “rakyat terabaikan.”
Tentu, kepemimpinan alternatif cara realisasikan kesejahteraan. Jelas, momentumnya pemilu 2024 untuk menjelaskan paradigma itu. Cak Imin memberikan gagasan mengenai masa depan bangsa dengan modal demokrasi yang sangat kuat sehingga memiliki kesadaran tinggi untuk berubah.
Pinjam istilah Gus Salahuddin Waheed Sekjend Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada dialog KompasTv (2023) bahwa elit membangun kekuasaan berprinsip “Budak” (pelayan) rakyat sehingga realisasi kesejahteraan rakyat unsur prioritas paling utama untuk rakyat. Bukan sekedar bagi – bagi kursi dan kue politik pada cabang kekuasaan dalam koalisi demokrasi. Saat ini bukan hanya pemilu secara luas, namun setiap Partai Politik dan individu dapat berpartisipasi aktif untuk membentuk sistem yang kuat sehingga tidak ada lagi pengabaian kesejahteraan rakyat.
Cak Imin sendiri, menafsirkan negara harus bekerja keras ciptakan sistem yang baik karena disrupsi menyebabkan dampak yang cukup signifikan apabila sebuah negara tertentu, gagal menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar negara dapat terus bertahan. Bagi Cak Imin, harus melangkah diluar konteks biasanya, karena konsekuensi logis dari pasar bebas.
Artinya, kalau Adam Smith (1776) dalam karyanya yang termasyhur “The Wealth Economic” katakan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi sangat bahayakan nyawa manusia. Sebagai inti gagasan pasar bebas, pandangan ini berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat yang menyebabkan negara tidak bertanggung jawab (abaikan) kesejahteraan rakyat.
Justru Cak Imin berpendapat sebaliknya, yakni negara harus intervensi sumber ekonomi sesuai pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 dalam UUD 1945 semata – mata kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi negara membiarkan para korporate oligarki menguasai sumber ekonomi sehingga penghidupan rakyat mendapat manfaat atas kehadiran negara. Tentu syarat mutlak yakni menciptakan sistem negara yang kuat.
Gus Muhaimin Iskandar Road to 2024 adalah momentumnya dengan ide dan gagasan yang jelas untuk pertahankan Indonesia sebagai negara demokratis yang kuat dan produktif di Asia Tenggara. Karena itu, perlu usaha bersama mendorong Cak Imin sebagai pemimpin alternatif yang mampu mencari jalan keluar dari semua kebuntuan dalam mewujudkan negara sejahtera (Welfare State).
Rusdianto Samawa, Simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
