jfID – Kunjungan kerja Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Prof. Dr. H.M Tito Karnavian, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.
Kunjungan Kerja tersebut, dalam rangka mensukseskan Pilkada serentak tahun 2020, pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19 dan terlaksananya program objek vital Nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/7) siang kemarin.
Momentum Pilkada serentak tahun ini, bukan menjadi penghambat dengan adanya kasus covid-19 ini, tapi melainkan menjadi salah satu perlawanan covid-19 dan menjadi proses peningkatan pertumbuhan perekonomi masyarakat.
Menko Polhukam, Prof. H. M. Mahfud MD mengatakan, penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Sehingga, apa yang dilakukan Provinsi NTB sebenarnya sudah mendahului semangat Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020,” terangnya.
Dengan Perpres ini, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN. Sedangkan Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Pak Gubernur sudah menunjukkan cara sesungguhnya, bahwa Covid itu tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi justru menjadi blessing in disguise, menjadi berkah terselubung,” kata Mahfud MD saat menyampaikan arahannya di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB serangkaian Kunker ke Provinsi NTB.
Selain itu, ia mengatakan, dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena UMKM digerakkan. Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar.
“Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah dengan dana yang tersedia. Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid itu ada, harus dilawan. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Menkopolhukam memuji NTB yang terus berupaya bangkit setelah dilanda sejumlah bencana sejak gempa tahun 2018 lalu.
“Dengan kerjasama semua pihak seperti TNI/Polri, NTB mampu membangun 240.000 rumah tahan gempa. Pertumbuhan ekonomi bahkan pariwisata meningkat hingga 800% karena adanya direct flight dari Australia ke Lombok sebelum pandemi terjadi,” ucapnya.
Selanjutnya, Mahfud kembali mengingatkan masyarakat terkait dengan bahaya Covid-19, sehingga masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Kedisiplinan sebenarnya sederhana yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa Presiden RI, H. Joko Widodo memberikan pesan yang sangat tegas, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya.
Oleh karena itu, dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, seluruh kepala daerah semaksimal mungkin harus mencegah penularan virus corona ini. Kedua, disamping menekankan pada penanganan virus corona, dampak ekonomi harus diperhatikan.
“Jangan sampai kita terlampau serius memikirkan corona tapi tidak memikirkan ekonomi. Bisa jadi nanti selamat dari corona tapi kita akan keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam masalah ekonomi,” jelas Gubernur.
Gubernur juga mengatakan, instruksi Presiden telah disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas, yaitu persoalan kesehatan dan teknis dibawah komando Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Sedangkan untuk mengantisipasi ekonomi dan dampak sosial dibawah komanda Gubernur NTB.
“Alhamdulillah dengan ketegasan Ibu Wagub, dengan kampanye yang tidak henti-hentinya, kekompakan dengan para Bupati dan Walikota. Alhamdulillah penyebaran Corona Virus di Provinsi kita ini mampu kita kendalikan,” jelasnya.
Menurut Gubernur, program Social Security Net atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) digunakan Provinsi NTB untuk meretas jalan baru. Mengarahkan masyarakat untuk selalu berada di rumah dan menjaga jarak harus disertai dengan kesibukan yang produktif. Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal.
“Peningkatan kapasitas masyarakat harus dengan learning by doing, kami mengatakan social security net di NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen harus diproduksi oleh UKM lokal kita,” terang Bang Zul.
Terakhir, Gubernur mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, NTB mampu menggerakkan IKM dan UMKM untuk menggeliat dan bangkit dalam tiga bulan ini. Di bulan pertama hanya 200 IKM yang terlibat, kemudian bertambah 535 UKM dan terakhir, Pemprov mampu mendemonstrasikan kemampuan yang luar biasa sehingga hampir 5000 IKM/UMKM yang dilibatkan.
“Alhamdulillah setelah pembelajaran tiga bulan, mudah-mudahan cluster UKM kita punya dan stimulus ekonomi akan diberikan dan mudah-mudahan dalam bulan yang akan datang, NTB bukan hanya mampu memasarkan produknya di lingkungan Provinsi sendiri tetapi juga dijual untuk kompetitif di pasar nasional bahkan internasional,” tutupnya.
