jfid – Partai Bulan Bintang (PBB) akan menggelar deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 di Surabaya, Minggu (3/9/2023).
Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Deklarasi ini merupakan kelanjutan dari deklarasi yang telah dilakukan PBB di beberapa kota sebelumnya, seperti Jakarta, Aceh, dan Makassar.
PBB merupakan salah satu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, bersama dengan Golkar, PAN, Partai Gelora, dan Partai Garuda.
Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, konsolidasi zona 2 ini akan diikuti oleh kader PBB dari 12 DPW meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.
Serta diikuti oleh DPC-DPC di 12 DPW tersebut. Selain itu hadir juga perwakilan partai pengusung Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju.
“Insya Allah konsolidasi zona 2 ini akan dihadiri oleh Pak Prabowo, Prof Yusril, dan 6 ribu kader PBB, serta perwakilan partai Koalisi Indonesia Maju pengusung Pak Prabowo,” kata Afriansyah.
Afriansyah menambahkan, PBB tetap konsisten menjajaki kader terbaik partainya, yaitu Yusril Ihza Mahendra sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo. Menurutnya, Yusril adalah tokoh bangsa, pakar hukum dan tata negara, yang tidak memiliki cacat hukum.
“Pasangan Prabowo-Yusril sudah cocok itu. Pasangan Jawa-Luar Jawa (Sumatera), Nasionalis-Agamis, Militer-Sipil, seperti pasangan dwi tunggal dulu Soekarno-Hatta, sekarang Prabowo-Yusril,” ujarnya.
Koalisi Indonesia Maju semakin gemuk menyusul bergabungnya Partai Golkar dan PAN yang sebelumnya berada di luar koalisi. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya Kacung Marijan menilai, koalisi ini memiliki kekuatan elektoral yang besar namun juga menghadapi tantangan internal.
“Koalisi ini memiliki potensi untuk menang karena memiliki basis massa yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun juga harus mengatasi masalah internal seperti penentuan cawapres dan pembagian kursi parlemen,” kata Kacung.
Kacung juga mengingatkan bahwa koalisi yang terlalu besar bisa menjadi bumerang jika tidak mampu mengelola kepentingan masing-masing partai. Ia mencontohkan koalisi pendukung Joko Widodo pada 2019 yang sempat mengalami gesekan karena masalah kabinet.
“Koalisi yang terlalu besar bisa menjadi raksasa yang tidak bisa dansa. Mereka harus bisa menjaga komunikasi dan koordinasi agar tidak terjadi konflik internal,” ujarnya.
