JfID– Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur meminta kualitas beras bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada 67.676 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH diperbaiki.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi D Nur Hasan usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Gedung Bulog, Jl. Halim Perdana Kusuma Bangkalan. Rabu, 14 Oktober 2020, pagi.
Kata Nur Hasan, meski beras sudah lumayan dengan jenis medium, namun pada sample pertama yang disalurkan terhitung bulan Agustus- September kualitasnya masih kurang bagus jika melihat patokan harga Rp 10.500.
“Kualitas beras betul medium yang standart 10. 500 ribu. Tolong ditingkatkan, bukan sangat jelek ya, tapi ditingkatkan lagi, karena harga 10,500 hampir mendekati premium,” kata dia.
Selain itu, Nur Hasan juga mengingatkan agar tidak terjadi pengurangan standar bobot dari yang telah ditentukan, yakni 15 kilo gram (Kg) per KPM PKH..
“Tadi pas waktu sidak kita minta ditimbang, ternyata beratnya 15, 5 Kg, ada lebihnya sedikit berarti,” turur dia..
Politisi PPP itu mengatakan, PT DNR salah satu pemenang lelang dan penyiapan transportasi penyaluran bansos kepada KPM PKH. Ia berharap Bansos itu tersalurkan dengan baik kepada penerima.
“Kalau ada masalah pihak distributor tolong koordinasi dengan pemerintah bangkalan. Sampai hari ini belum ada persoalan yang berarti,” kata dia.
Pantauan di lapangan, lanjut pria asal Kecamatan Galis itu, stock penyaluran bansos beras tahap akhir untuk PKH ini tidak akan telat, karena barang sudah ada.
“Mungkin kalau telat cuma karena pihak transporter ini orang jawa mungkin perlu adaptasi dengan lingkungan saja maka molor waktunya” tutup dia.
Penulis: Syahril
