Lalu Alamin; Program BPJS Gratis AHZ Bukan Mustahil

M. Rizwan
4 Min Read

jfID – Program BPJS Gratis, Menjadi Program unggulan dari Paket Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, Ahmad Ziadi dan L Aswatara, Untuk Bebaskan Masyarakat Lombok Tengah, dalam bidang Pengobatan, Mekanismenya hanya mengunakan Kartu Tanda Pengenal (KTP).

Hal itu Pula mendapatkan beragam reaksi negatif dari Masyarakat, Antaranya berupa kesangsian, Apakah? itu mungkin terlaksana, Ataukah? Mustahil akan terlaksana,. Kamis 13 Agustus 2020.

Menyikapi hal tersebut, Lalu Alamin Wayent Wah Menangement, Menjelaskan terkait program BPJS gratis tersebut, bukan trobosan Inovasi baru melainkan best practise dari good governance yang sudah di laksanakan, di tempat yang lain.

“Kalau kita menyempatkan diri mencari informasi lebih jauh, sebenarnya terobosan ini bukan lah sebuah inovasi baru yang belum pernah diujicobakan. Justeru ini adalah sebuah best practise dari good governance yang sudah dilaksanakan di tempat lain dan rencana penerapannya di Lombok Tengah oleh AHZ tidak lebih merupakan sebuah replikasi dari best practise tersebut” jelas Lalu Alamin Wayent Wah Menangement.

“Artinya, ini adalah sebuah produk jadi yang tinggal kita pakai, tentu saja dengan penyesuaian di sana sini. Jadi untuk menjawab kesangsian dan pesimisme di atas, maka kami bisa garisbawahi bahwa program tersebut memungkinkan dan tidak mustahil untuk dilaksanakan. Apabila daerah lain bisa, kenapa kita tidak?
Sebuah inisiatif memungkinkan untuk terlaksana, apabila didukung oleh setidaknya tiga faktor yaitu political will, aspek legalitas, dan ketersediaan anggaran” sambungnya

Dari program BPJS gratis tersebut, Lalu Alamin menerangkan, Political will bukan hanya dari pihak eksekutif yang dalam hal tersebut sebagai inisiator dan pengguna Anggaran, melainkan juga dukungan dari politis legislatif sebagai pemegang kebijakan Anggaran.

“Mengenai aspek legalitas, selama sebuah inisiatif tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, maka secara hukum, inisiatif tersebut sangat mungkin terlaksana,” cetusnya.

Lebih Jauh, Lalu Alamin mengungkapkan dari Faktor Anggaran, Menurutnya hanyalah persoalan Management dalam penetapan skala Prioritas dan dalam hal tersebut, di butuhkan sinergi yang kuat, Antara Eksekutif dan Legislatif tentang Prioritas Penggunaan Anggaran.

“Dan yang terakhir, faktor ketersediaan anggaran, menurut saya ini hanya lah persoalan manajemen dalam penetapan skala prioritas. Di sinilah kembali dibutuhkan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran,” paparnya.

Lalu Alamin yang juga Direktur Eksekutif Solidaritas Warga Inter Mandalika ini, menilai Tentang Figur Ahmad Ziadi adalah veteran dari Politisi Legislatif, Sehingga Ia (red. Alamin) menyakini, Ahmad Ziadi memahami Tentang bagaimana bisa bersingergi dengan pihak Legislatif membuat Suatu Program yang menyetuh langsung Kepada Kehidupan Masyarakat.

“Seperti yang sudah diketahui banyak pihak, AHZ adalah figur veteran dari dunia legislatif jadi beliau faham betul bagaimana membangun sinergi dan bersama-sama dengan wakil-wakil saudara di legislatif untuk memfokuskan pemanfaatan keuangan daerah demi terlaksananya program-program yang langsung menyentuh perikehidupan masyarakat. Untuk itu, Wayenth Wah bersama beliau untuk merintis jalan” ungkap Lalu Alamin.

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article