jakarta, jfid – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memastikan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), proyek yang telah menuai kontroversi sejak awal pembangunannya. Proyek KCJB, yang melibatkan kerjasama antara perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia dan China, mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dollar AS, sehingga total biayanya menjadi 7,27 miliar dollar AS. Jokowi mengatakan bahwa subsidi tiket KCJB diberikan untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal dan mengurangi kemacetan di wilayah Jabodetabek dan Bandung.
Proyek KCJB dimiliki oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebuah konsorsium yang terdiri dari sembilan perusahaan dari Indonesia dan China. Dari Indonesia, ada empat BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara VIII, dan KAI sebagai pemimpin konsorsium. Sedangkan dari China, ada China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, dan China Railway Signal and Communication Corp. Proyek ini awalnya digadang-gadang sebagai proyek murni bisnis tanpa campur tangan pemerintah, namun ternate pemerintah juga terlibat dalam pembiayaannya melalui pinjaman dari China.
Rencana subsidi tiket KCJB mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ada yang mendukung langkah Jokowi dengan mengatakan bahwa subsidi merupakan kewajiban pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang terjangkau bagi masyarakat. Namun ada juga yang mengkritik kebijakan tersebut dengan menilai bahwa subsidi tiket KCJB tidak adil dan tidak efisien, karena hanya akan menguntungkan sebagian kecil pengguna yang mampu membayar tiket kereta cepat yang mahal. Selain itu, ada juga yang mempertanyakan kebijakan subsidi tiket KCJB untuk proyek yang sebagian sahamnya dimiliki oleh China.
Tiket KCJB sendiri dipatok seharga Rp 250.000 per orang per perjalanan. Jokowi belum merinci besaran subsidi yang akan diberikan kepada pengguna KCJB. Namun dia menegaskan bahwa subsidi tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO), yaitu mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada penyelenggara jasa publik agar dapat memberikan tarif yang terjangkau bagi masyarakat. Jokowi berharap bahwa dengan adanya subsidi tiket KCJB, masyarakat akan beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi massal, sehingga dapat menghemat biaya dan waktu perjalanan serta mengurangi polusi udara.
Proyek KCJB diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 dan mulai beroperasi pada awal tahun 2024. Kereta cepat ini akan memiliki lima stasiun, yaitu Halim, Karawang Barat, Walini, Tegalluar, dan Bandung Gedebage. Kereta cepat ini akan mampu mengangkut sekitar 29.000 penumpang per hari dengan kecepatan maksimal 350 km/jam. Waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung akan menjadi sekitar 45 menit.
