jfid – Pulau Rempang, salah satu pulau di Kepulauan Riau, menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Pasalnya, pulau ini akan menjadi lokasi proyek Rempang Eco City, sebuah kawasan industri terintegrasi yang menelan investasi sebesar US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun dari Xinyi Group, sebuah perusahaan kaca asal China.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari pasir silika dan pasir kuarsa, bahan baku utama industri kaca, yang selama ini hanya diekspor mentah ke luar negeri.
Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk mengembangkan industri energi terbarukan berbasis panel surya, yang sebagian besar produknya akan diekspor ke berbagai negara.
Namun, proyek ini tidak berjalan mulus. Sejak awal, proyek ini menuai kontroversi dan kritik dari berbagai pihak.
Ada yang meragukan kredibilitas dan komitmen investor China, ada yang khawatir akan dampak lingkungan dan sosial dari proyek ini, dan ada juga yang menuding adanya permainan uang dan kepentingan politik di balik proyek ini.
Salah satu orang yang paling disorot dalam proyek ini adalah Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggaet dan mengawal investasi asing di Indonesia, termasuk investasi China di Rempang. Bahlil juga menjadi sasaran serangan dan fitnah dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan proyek ini.
Bahlil tidak tinggal diam. Ia berusaha menjawab semua keraguan dan tuduhan yang ditujukan kepadanya dengan data dan fakta. Ia juga menegaskan bahwa proyek ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan negara.
Menjawab Keraguan
Salah satu keraguan yang muncul terkait proyek Rempang Eco City adalah apakah benar Xinyi Group akan menginvestasikan sebesar US$ 11,6 miliar atau Rp 175 triliun di pulau tersebut. Banyak yang merasa angka tersebut terlalu besar dan tidak masuk akal.
Bahlil menjelaskan bahwa angka tersebut adalah rencana investasi Xinyi Group secara keseluruhan, bukan hanya untuk satu pabrik atau satu produk. Di dalam grup tersebut, ada berbagai jenis industri yang akan dibangun di Rempang Eco City, mulai dari pemrosesan pasir silika, soda abu, kaca panel surya, kaca float, hingga sel dan modul surya.
“Jadi tidak sendiri, ini Xinyi Group, dan ini kita bicara ekosistem. Karena ke depan kita bicara tentang green energy, hampir semua dunia itu butuh solar panel. 80% dari industrinya ini diekspor, made in Indonesia. Jadi ini bukan konsumsi dalam negeri 80% ekspor,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta.
Bahlil juga menambahkan bahwa investasi tersebut akan dilakukan secara bertahap selama beberapa tahun ke depan. Ia mengatakan bahwa pembangunan pabrik kaca di Rempang Eco City baru akan dimulai pada Mei atau Juni 2024. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan penjajakan dengan investor China selama berbulan-bulan lamanya sebelum menyetujui proyek ini.
“Timnya merekomendasikan kepada saya untuk memeriksa langsung perusahaan tersebut. Atas rekomendasi itu saya datang ke China. Saya lihat sendiri pabriknya,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Menjaga Kedaulatan
Selain keraguan tentang nilai investasi, ada juga kekhawatiran tentang dampak proyek Rempang Eco City terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Beberapa pihak menilai bahwa proyek ini akan merusak ekosistem pulau dan menggusur warga yang telah lama tinggal di sana.
Bahlil membantah hal tersebut. Ia menegaskan bahwa proyek ini telah memperhatikan aspek lingkungan dan sosial dengan baik. Ia mengatakan bahwa proyek ini telah mendapatkan izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan telah melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
“Kami tidak menggusur warga Rempang, kami hanya menggeser. Kami memberikan lahan pengganti yang lebih baik, lebih luas, dan lebih layak. Kami juga memberikan fasilitas umum seperti sekolah, masjid, pasar, dan lain-lain. Kami juga memberikan pelatihan dan bantuan modal usaha bagi warga yang terdampak,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Bahlil juga menolak anggapan bahwa proyek ini akan menjual pulau Rempang kepada China. Ia menegaskan bahwa pulau tersebut tetap menjadi milik Indonesia dan tidak ada hak milik atau hak guna bangunan (HGB) yang diberikan kepada investor asing. Ia mengatakan bahwa investor hanya mendapatkan hak sewa lahan selama 30 tahun dengan opsi perpanjangan 20 tahun.
“Jadi tidak ada penyerahan kedaulatan sama sekali. Ini adalah bentuk kerjasama antara Indonesia dan China untuk membangun industri yang bermanfaat bagi kedua negara,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta.
Menepis Tuduhan
Selain menjawab keraguan dan kekhawatiran, Bahlil juga harus menghadapi tuduhan dan fitnah dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan proyek Rempang Eco City. Salah satu tuduhan yang paling sering dilontarkan adalah adanya permainan uang atau suap di balik proyek ini.
Bahlil membantah tuduhan tersebut dengan tegas. Ia menantang siapa pun yang memiliki bukti untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ia juga bersedia mundur dari jabatannya jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi.
“Bantah main uang di proyek Pulau Rempang, Menteri Bahlil: Kalau ada, saya berhenti jadi menteri,” demikian judul salah satu berita yang melaporkan pernyataan Bahlil.
Bahlil juga menepis anggapan bahwa proyek ini ada hubungannya dengan kepentingan politik atau pilpres 2024. Ia mengatakan bahwa proyek ini murni untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional. Ia juga mengatakan bahwa proyek ini sudah direncanakan sejak lama dan bukan ide baru dari dirinya.
“Proyek ini sudah ada sejak 2017, jauh sebelum saya menjadi menteri. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Saya tidak punya kepentingan politik apa pun di sini. Saya hanya ingin bekerja untuk rakyat,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Menjaga Komitmen
Meski menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, Bahlil tetap berkomitmen untuk mengawal proyek Rempang Eco City hingga tuntas. Ia mengatakan bahwa proyek ini adalah bagian dari visi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri.
“Proyek ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam kita yang selama ini hanya diekspor mentah ke luar negeri. Proyek ini juga adalah salah satu cara untuk mengembangkan industri strategis yang dapat meningkatkan daya saing kita di pasar global,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta.
Bahlil juga mengajak semua pihak untuk mendukung proyek Rempang Eco City dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu negatif yang tidak berdasar. Ia mengatakan bahwa proyek ini adalah
berdampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Pulau Rempang dan sekitarnya.
“Proyek ini akan menciptakan lapangan kerja bagi ribuan orang, baik langsung maupun tidak langsung. Proyek ini juga akan meningkatkan pendapatan daerah dan nasional dari sektor industri kaca dan energi terbarukan. Proyek ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian target energi baru terbarukan,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI.
Bahlil berharap proyek Rempang Eco City dapat menjadi contoh bagi proyek-proyek investasi lainnya di Indonesia, yang dapat menggandeng investor asing tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.
Ia juga berharap proyek ini dapat menjadi simbol kerjasama yang saling menguntungkan antara Indonesia dan China, yang dapat meningkatkan hubungan bilateral dan regional kedua negara.
“Proyek ini adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara yang terbuka dan ramah bagi investasi asing, asalkan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Proyek ini juga adalah bukti bahwa Indonesia dan China adalah mitra strategis yang dapat bekerja sama untuk membangun dunia yang lebih baik,” kata Bahlil dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta.
