jfID – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC. PMII) Kota Mataram mengadakan Webinar Nasional tentang Keberpihakan Pemerintah dan Perbankan Pada UMKM di Era New Normal.
Turut mengundang dalam Webinar Nasional tersebut sebagai narasumber, Hendro Wibowo SE,I.,MM.,CFP (Sekretaris V Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam), H. Kukuh Rahardjo (Direktur Utama Bank NTB Syari’ah), Farid Faletehan ( Kepala OJK Perwakilan NTB), Mori Hanafi (Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB), Dr. Baiq Mulianah, M.,Pd ( Ketua Umum PW Masyarakat Ekonomi Syari’ah-MES NTB) dan Dr. Ridwan Mas’ud, M.,Ag (Akademisi UIN Mataram-Penggerak Menolong UMKM NTB).
Herman Jayadi (Ketua PC. PMII Kota Mataram), dalam sambutannya, ia menyatakan, Webinar tentang UMKM bertujuan untu melihat sejauh mana keberpihakan pemerintah dan perbankan pada UMKM, karena jika ditelisik lebih jauh pada saat krisis moneter 1998, UMKM turut menopang perekonomian Indonesia, Senin (29/6) siang kemarin.
“Sehingga, penting di tengah pandemi virus corona menuju Era New Normal yang diterapkan, harus ada upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah dan perbankan untuk UMKM sebagai katalisator kebangkitan sektor perekonomian,” ungkapnya.
Keberpihakan pemerintah dan perbankan bisa mengacu pada beberapa landasan hukum diantaranya Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioanl.
“PBI No. 22/4/PBI/2020 Tentang Insentif Bagi Bank yang Menyediakan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi dan Permen No. 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah, Pemerintah Dapat Memberikan Dukungan Berupa Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan atau dukungan Risk Sharing lainnya yang dibutuhkan,” papar Hendro Wibowo ( Sekretaris V DPP IAEI) pada saat menyampaikan materinya.
Senada disampaikan Hendro Wibowo, Hj. Bq. Dien Rosiana Juwita (Dir Keuangan & Operasional Bank NTB Syari’ah),ia menjelaskan, dalam kuliah webinarnya mengutarakan, bahwa Sebagai dukungan Bank NTB Syariah terhadap UMKM.
“Kami sudah siap 1 M untuk pembiayaan mikro dengan skema khusus mikro mulai dari Rp.500.000,- s.d Rp. 2.500.000,- ( Pembiayaan Ultra Mikro) dan Rp.2.500.000,- s.d Rp.10.000.000,- menggunakan akad Qard disesuaikan dengan kebutuhan UMKM,” jelasnya.
Selain itu, Farid Faletehan (Kepala OJK NTB) ia menyampaikan materinya, bahwa Kebijakan restrukturisasi sudah berjalan, nasabah bisa mengajukan ke lembaga keuangan sebagai relaksasi kredit melalui proses restrukturisasi.
“Dengan kebijakan ini bisa membantu nasabah dan dapat mempertahankan likuiditas lembaga keuangan,” tuturnya.
Sementara itu, Mori Hanafi (Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB) menegaskan, Diskusi Soal UMKM ini sebenarnya sudah sangat sering dilakukan, namun masih seperti biasa-biasa saja, Pemprov melalui Progran JPS Gemilang tahap I, II dan III, merupakan sokongan pemerintah kepada masyarakat dan anggarannya juga tidak terlalu besar.
“Kami akan upayakan nanti pada revisi RPJMD utuk lebih fokus pada UMKM, sejauh ini baru di sektor pendidikan dan beasiswa yg diprogramkan,” tegasnya.
Kendati demikian, Baiq Mulianah (Ketua PW MES NTB) dalam konsepnya soal Program Mawar Emas Kolaborasi Pemprov NTB, OJK NTB, Bank NTB Syariah, MES NTB, Program Ini lebih pada pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dengan tagline dari Masjidnya kita makmurkan buminya. “Sebentar lagi akan lounching dengan beberapa pilot project,” cetusnya.
Di tengah pandemi Covid-19, Riduan Mas’ud selaku pembicara terakhir bidang Akademisi UIN Mataram-Menolong UMKM NTB, ia mengungkapkan, banyak perusahaan tutup karyawan di PHK, lagi-lagi UMKM menjadi penyelamat ekonomi bangsa, UMKM tidak kurang mempekerjakan 107 jt orang, BUMN sekitar 3,6 juta orang dipekerjakan.
“Rekomendasi untuk pemerintah dan perbankan agar membuatkan platform ekosistem ekonomi keuangan UMKM, memberikan subsidi pembiayaan pada , dan mensinergikan UMKM dengan BUMDES berbasis aplikasi,” tutupnya.
Discussion about this post