jf.id – Masih belum lama, Jokowi berjanji akan prioritaskan Swasembada Garam. Karena pada 2019 , impor garam menyentuh angka 2,6 juta ton. Kini terbongkar, perkataan Jokowi soal kwalitas garam Madura kurang baik.
Hal itu dikorelasikan dengan sikap pemerintah, kembali melakukan impor garam sebanyak 2,92 juta ton. Seperti yang disampaikan Kementerian Perdagangan, “jika produksi garam lokal tidak memenuhi kebutuhan industri NaCL,”
Syaf Anton Wr, Budayawan Madura, mengatakan, jika garam adalah identitas dan kearifan lokal masyarakat Madura. ” Masyarakat dibuat kecewa dua kali, pertama, Jokowi menyebut kwalitas garam Madura kurang bagus. Dan kedua, Pemerintah tidak bisa ikut andil dalam menentukan harga garam dipasaran. Petani remuk dua kali,” tegasnya.
Jokowi menunjukkan keberaniannya, dengan mengingkari janji swasembada garam pada 300 juta lebih rakyat Indonesia. Ia, karena kala itu, momen Pilpres. Swasembada garam dijadikan segmen politik untuk meraup suara dari para petani garam.
Ketua Front Nelayan Indonesia, Rusdianto Samawa, menyebut, kebijakan yang diambil pemerintah terkait impor garam kurang tepat. “Stok garam kita di awal tahun 2020 sekitar 1,9 juta ton, hampir 2 juta ton. Ditambah impor sekitar 2,9 juta ton. Jadi stok kita menjadi 4,9 juta ton. Padahal, kebutuhan garam tahun ini hanya sekitar 4,3 juta ton. Jadi kelebihan 600 ribu ton,” sebagaimana dilansir dari jurnalfaktual.id,
Syamsuri, seorang jurnalis di Sumenep, Madura, dan seorang anak dari petani garam, mengatakan, jika pada 2019, sebelum musim hujan tiba hingga kini, harga garam anjlok di angka Rp. 300.000 per ton.
“Berbeda dengan tahun 2018, harga garam sempat menyentuh harga Rp. 3.000.000 per ton, sedang pada tahun 2019 hingga detik ini, harga garam anjlok dengan nominal Rp. 300.000 per ton,” terangnya.
