jfid – Elon Musk, pemilik X.com (dahulu Twitter), mengancam akan memblokir akses platform media sosialnya di wilayah Uni Eropa (UE) karena tekanan terkait konten-konten yang berkaitan dengan konflik berdarah antara Hamas dan Israel. Musk menilai bahwa UE tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh X melanggar aturan Digital Services Act (DSA) yang mengatur tentang konten ilegal dan disinformasi.
Menurut Musk, X menjalankan kebijakan open source dan prinsip transparansi, pendekatan yang didukung oleh UE. Ia juga mempertanyakan pelanggaran yang disinggung oleh UE, dan meminta agar publik juga bisa melihat hal yang dimaksud. “Silakan sebutkan pelanggaran yang Anda singgung, jadi publik juga bisa melihat hal yang Anda maksud,” balas Musk melalui akun X-nya, dikutip Kamis (12/9/2023).
Sebelumnya, dalam surat resmi yang dikirimkan oleh Anggota Komisi UE Thierry Breton kepada Musk, X mendapatkan peringatan soal ketentuan tegas DSA terkait dengan upaya menghindari konten kekerasan. “Menyusul serangan teroris oleh Hamas terhadap Israel, kami mendapatkan indikasi bahwa platform Anda digunakan untuk menyebar konten ilegal dan misinformatif di kawasan UE,” tulis Breton.
UE, sambungnya membutuhkan transparansi dan kejelasan atas konten yang diizinkan beredar di bawah aturan main X serta konsistensi dan kedisiplinan X dalam menegakkan kebijakan internal. Terutama, untuk konten-konten dengan muatan kekerasan dan terorisme. UE juga mendesak Musk agar mengambil langkah mitigasi yang proporsional serta efektif baik demi mencegah risiko bagi keamanan publik maupun wacana yang berkembang dari misinformasi.
Berdasarkan laporan dari media publik organisasi masyarakat, UE dikatakan menerima gambar-gambar serta fakta palsu dan manipulatif yang beredar di X. Seperti gambar konflik bersenjata lama yang tidak berkaitan dengan perseteruan Hamas – Israel, dan rekaman video militer dari vidio gim¹. “Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk segera memastikan efektivitas sistem yang dimiliki serta melaporkan tindakan mitigasi risiko yang diambil kepada tim kami,” kata Breton.
Musk diharapkan menghubungi otoritas penegak hukum dan Europol serta segera merespons permintaan yang disampaikan oleh pihak otoritas. Jika X terbukti bersalah, maka akan dikenakan denda sebesar 6 persen dari pendapatan X². Namun, Musk tampaknya tidak mau mengalah. Ia berencana untuk membahas penghapusan aplikasi X di wilayah Eropa. Hal ini serupa dengan aplikasi Threads yang tidak bisa digunakan di wilayah Uni Eropa.
Musk mengatakan bahwa ia tidak ingin platformnya menjadi alat propaganda atau manipulasi politik oleh pihak-pihak tertentu. Ia juga menegaskan bahwa X adalah platform untuk berbagi informasi dan opini secara bebas dan terbuka, tanpa sensor atau intervensi dari pihak manapun. “Kami tidak akan membiarkan UE mengintimidasi kami dengan ancaman-ancaman palsu. Kami akan membela hak pengguna kami untuk berkomunikasi secara damai dan adil,” ujar Musk.
