jfid – Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Tiga calon presiden (capres) sudah muncul dan mengumbar janji-janji politik mereka kepada publik.
Namun, seberapa realistis dan logis janji-janji itu? Apakah mereka hanya mengejar popularitas atau benar-benar memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia?
Ganjar Pranowo: Gaji Guru Rp 30 Juta
Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menjanjikan akan menaikkan gaji guru menjadi Rp 30 juta per bulan jika terpilih menjadi presiden.
Ganjar mengaku prihatin dengan kesejahteraan para guru saat ini. Dia miris dengan gaji guru yang pas-pasan.
Namun, janji Ganjar ini menuai kritik dari berbagai pihak. Direktur Center of Economics and Law Studies Bima Yudhistira menilai janji Ganjar itu absurd dan mustahil dilaksanakan.
Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan kuat membiayai gaji guru apabila dinaikkan menjadi Rp 30 juta.
Dia menilai lebih masuk akal apabila Ganjar menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara menaikkan gaji secara bertahap tiap tahun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad sepakat dengan Bima.
Dia mengatakan APBN bakal dibikin sempoyongan apabila Ganjar ingin menggaji guru Rp 30 juta.
Dengan jumlah guru yang mencapai 3,37 juta orang, dia memperkirakan negara harus mengeluarkan biaya Rp 101 triliun setiap bulan untuk menggaji guru.
Prabowo Subianto: Makan Gratis untuk Murid Sekolah dan Ibu Hamil
Capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto berjanji akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo yang pro rakyat, seperti Program Keluarga Harapan, kartu sembako dan sejenisnya. Prabowo juga berjanji memberikan makan gratis kepada murid sekolah dan ibu hamil.
Tauhid Ahmad berpendapat janji Prabowo yang ingin berfokus pada program perlindungan sosial itu hanya solusi jangka pendek. Dia mengatakan Prabowo seharusnya lebih berfokus untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas untuk membantu orang miskin memperoleh kerja.
“Program yang lebih bagus untuk mereka adalah penciptaan lapangan kerja,” ujar Tauhid.
Sementara itu, Bima Yudhistira menilai Prabowo masih punya hutang untuk menjelaskan lebih detail soal program kerjanya yang diklaim pro rakyat seperti Jokowi.
Dia mengatakan Prabowo bersama timnya harus menjelaskan dari mana sumber biaya untuk pelaksanaan kebijakan itu.
Sebab kalau tidak, justru akan menjadi blunder karena pengusaha akan khawatir pajaknya bakal dinaikkan.
Anies Baswedan: Kritik Tanpa Solusi
Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum memaparkan secara konkret program kerja yang ingin dijalankan.
Dia menilai Anies selama ini lebih banyak mengkritik kebijakan Pemerintah Jokowi.
Dia menganggap kritik itu wajar, sebab koalisi Anies mengusung tema perubahan. Namun, Bima belum melihat solusi yang ditawarkan Anies untuk membenahi pemerataan pembangunan di era Jokowi.
“Kritik itu yang kurang adalah bagaimana solusinya, rekomendasinya apa dan program aksinya apa,” kata dia.
Kesimpulan
Dari ketiga capres 2024, tampaknya belum ada yang memberikan janji politik yang benar-benar realistis dan logis. Janji-janji mereka lebih terkesan populis dan mengada-ada.
Padahal, janji politik seharusnya bukan hanya untuk menarik simpati pemilih, tapi juga untuk menunjukkan visi dan misi yang jelas untuk memajukan Indonesia.
Janji politik yang tidak realistis dan logis bisa berdampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi secara simultan.
Oleh karena itu, rakyat harus cerdas dan kritis dalam menilai janji-janji politik yang dilontarkan oleh para capres. Jangan mudah tergiur oleh janji-janji manis yang tidak masuk akal.
Tetap gunakan akal sehat dan hati nurani dalam menentukan pilihan. Karena, pilihan kita hari ini akan menentukan nasib kita di masa depan.
