Tren Politik Perempuan di Pilkada Sumenep, Rendah

Rasyiqi By Rasyiqi - Writer, Saintific Enthusiast
2 Min Read
Bacalon Bupati Sumenep, dari keterwakilan Perempuan
Bacalon Bupati Sumenep, dari keterwakilan Perempuan

Sumenep, – Tren politik dan popularitas keterwakilan perempuan di Pilkada Sumenep 2020, sangat rendah. Hal tersebut, diketahui dari sebuah riset jurnalfaktual.id melalui Polling. Nama-nama Bacalon Bupati dan Bacalon Wakil Bupati dari perempuan. Secara popularitas, memiliki suara yang stagnan.

Semenjak Selasa 24 Desember 2019, Launching polling publik jurnalfaktual.id dibuka. Dari 13 daftar Vote Bacalon, ada dua nama kandidat perempuan. Nurfitriyana Busyro dan Dewi Khalifah, keduanya tidak memiliki tren popularitas di masyarakat Sumenep.

Dari 2.500 Votes, Nurfitriyana Busyro Karim memiliki 45 suara atau setara dengan 1%. Dan Dewi Khalifah, juga memiliki 43 suara dari 2.500 Votes atau setara dengan 1%.

Rendahnya popularitas perempuan di pilkada Sumenep 2020, memiliki kecendrungan variabel. Nurfitriyana Busyro yang bertarung di Pileg 2019 sukses terpilih di DPRD Provinsi Jatim, dengan perolehan sangat signifikan, hal itu menjadi modal utamanya. Sebagai Istri Bupati Sumenep, tentu memiliki branding melalaui jalur kekuasaan. Namun, perempuan kelahiran NTB tersebut, tak bisa melebur dengan kultur atau tak menyentuh akar rumput.

Ad image

Sedangkan Dewi Khalifah, sebagai satu-satunya perempuan di Sumenep yang memiliki pengalaman politik, tentu, seharusnya populer. Namun, fakta riset digital berkata lain. Dewi Khalifah, mungkin memiliki kecenderungan yang membosankan bagi publik. Karena, kiprah dirinya yang sering kali tampil dalam perhelatan politik.

Politik Patriarki lebih dominan di Pilkada Kabupaten Sumenep. Dibandingkan dengan isu-isu gender, dan kepopuleran perempuan. Dalam sejarah rentang waktu Bupati Sumenep sejak Bupati pertama hingga saat ini. Semua dipimpin laki-laki.

Lebih baik, bertahan di sebatas isu bakal calon. Tidak maju, tetap di titik itu. Jika tidak, maka siap-siap bakar duit yang banyak sebagai ongkos politiknya.

Laporan: DPP

Share This Article