Jf.ID- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat Kabupaten Bangkalan.
Dari 1,320 rumah tidak layak huni (RTLH) yang diajukan, 900 RTLH lolos verifikasi. Secara simbolis, bantuan itu diserahkan oleh Anggota DPR RI Syafiudin Asmoro, berlangsung di Pendopo Agung Bangkalan. Selasa (28/7/2020).
Syafiudin asmoro menyampaikan, program BSPS ini sangat penting karna melihat di desa masih banyak rumah tidak layak huni.Kedepan, lanjut dia, program ini akan ditingkatkan dan mendorong agar ploting anggaran BSPS bisa naik.
“Sehingga jumlah yang ditargetkan pak Bupati Bangkalan semuanya bisa selesai,” ujarnya.
Selain itu, politisi partai PKB ini juga membeberkan total anggaran yang akan di cairkan terhadap setiap penerima manfaat, yaitu sebesar Rp. 17,500,000.
“Dengan data yang dimiliki kurang lebihnya se Madura sebanyak 2 ribu rumah yang akan mendapatkan bantuan,” tuturnya.
“Sedangkan kalau yang di Bangkalan seperti yang disampaikan tadi sebanyak 1,320, namun yang sesuai dengan verifikasi sebanyak 900 sekian, karna kalau rumahnya sudah layak huni ya tidak bisa, karna ada parameter parameternya itu,” paparnya.
“Artinya rumah yang akan diperbaiki itu sebanyak 900 lebih karna itu yang memenuhi syarat,” imbuhnya.
Ditanya perihal sistemnya, dia mengaku urusan teknis dibawah sudah menjadi urusan eksekutif, karna anggarannya sudah masuk buku tabungan masing-masing penerima manfaat.
Namun pihaknya tidak akan tinggal diam akan terus mengawasi, bagaimana alokasi anggaran itu betul-betul terealisasi tepat sasaran dan kualitas BSPS ini sesuai dengan RAB yang ada.
Selain program bedah rumah pihaknya mengaku, berhubung di kementrian PUPR tahun 2020 anggarannya terkena recofusing kurang lebihnya 2,6 triliun. Maka, anggaran itu akan dia dorong agar diperuntukkan sebagai infrastruktur pondok pesantren yang terdampak Covid-19.
“Inshaalloh mohon doanya, di Bangkalan dan Madura ini nanti kita kasih anggaran untuk indrastruktur,” kata dia.
Jadi pihaknya akan terus menuntut hak masyarakat Madura terkait anggaran untuk Madura kedepan.
Sementara itu, Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengaku, masih banyaknya rumah tidak layak huni, membuatnya terus berpayanya untuk menjemput bola untuk memberikan bantuan terhadap rumah warga Bangkalan yang tidak layak huni, baik dari APBD Provinsi maupun APBN.
“Entah nanti kita bermitra atau berkoordinasi dengan DPRD dapil Madura atau DPRD yang kita miliki terutama putra daerah yang dari kabupaten Bangkalan ini,” kara Ra Latif.
Selain itu, Ra Latif menegaskan, untuk penerima manfaat agar menggunakan bantuan ini sebagaimana mestinya yaitu membangun rumah layak huni.
“Karna hari ini penerima manfaat sudah bisa melakukan pembangunan rumah layak huni dengan bantuan yang langsung masuk ke rekening masing-masing,” pungkasnya.
Laporan: Imam Faiq
