jfid – Qatar menjadi salah satu negara yang berperan aktif dalam upaya mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas di Gaza.
Negara kaya gas ini tidak hanya memberikan bantuan kemanusiaan dan dana bagi warga Gaza, tetapi juga terlibat dalam proses mediasi dan koordinasi dengan kedua belah pihak yang bertikai.
Salah satu bukti keterlibatan Qatar adalah adanya ruang operasi di Doha, ibu kota Qatar, di mana pejabat Qatar mendapatkan informasi real-time dari Gaza.
Ruang operasi ini juga memiliki hubungan langsung dengan militer Israel dan Hamas, sehingga dapat memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara mereka.
Menurut Lolwah Rashid Mohammed Al-Khater, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, ruang operasi ini merupakan bagian dari rencana yang disusun oleh Qatar untuk membantu menghentikan “pemborosan darah” di Gaza.
“Ini adalah proses yang ditangani dari A sampai Z; kami memastikan itu seaman mungkin,” kata Al-Khater kepada Al Jazeera.
Ruang operasi ini juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan gencatan senjata yang disepakati oleh Israel dan Hamas pada 7 Agustus 2023, setelah tiga hari pertempuran sengit yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya.
Gencatan senjata ini merupakan hasil dari upaya mediasi yang dilakukan oleh Mesir, Qatar, Amerika Serikat, Yordania, dan Otoritas Palestina.
Al-Khater mengatakan bahwa Qatar berkomitmen untuk mendukung gencatan senjata ini dan memperluas keringanan pembatasan yang diberikan kepada Gaza sejak Mei 2021.
Qatar telah menyediakan bahan bakar, obat-obatan, dan bantuan lainnya untuk Gaza, serta membayar gaji pegawai sipil Hamas.
Qatar juga telah membiayai sejumlah proyek pembangunan di Gaza, seperti rumah sakit, pengadilan, jalan, dan perumahan.
Namun, Al-Khater juga menekankan bahwa gencatan senjata ini masih rapuh dan tidak dapat menyelesaikan akar masalah konflik di Gaza.
Ia mengatakan bahwa Qatar mendukung solusi dua negara yang mengakhiri pendudukan Israel dan mengakui hak-hak rakyat Palestina.
Ia juga mengimbau Dewan Keamanan PBB untuk bertindak lebih tegas dan adil dalam menangani isu Palestina.
