jfid – Perbatasan selatan Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu isu kritis yang menghantui Partai Demokrat jelang pemilu 2024. Partai yang saat ini berkuasa di Gedung Putih itu harus menghadapi tantangan besar untuk menangani lonjakan migran yang mencoba memasuki negara tersebut, sambil menghadapi kritik dari Partai Republik dan sebagian publik AS.
Menurut laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, jumlah migran yang menuju AS diperkirakan akan tetap pada tingkat rekor, yang akan terus mempersulit keamanan perbatasan karena agen-agen menemukan “sejumlah besar individu” dalam daftar pantauan teror yang berusaha masuk ke negara tersebut.
Hingga Juli 2023, sekitar 160 warga negara asing yang terdaftar dalam daftar pantauan teror – sebuah basis data yang mencakup teroris yang diketahui dan mereka yang diduga memiliki hubungan dengan teroris – telah mencoba masuk ke AS melalui perbatasan selatan tahun ini, meningkat dari sekitar 100 sepanjang 2020.
Presiden Joe Biden, yang mencalonkan diri kembali pada 2024, telah berupaya untuk menekan jumlah pengungsi dan penyeberangan perbatasan.
menimbulkan kemarahan dari sayap progresif, tanpa mengadopsi taktik pendahulunya dan saingannya, Donald Trump. Biden juga telah membatalkan beberapa kebijakan era Trump.
termasuk kewenangan pengusiran migran di tengah pandemi COVID-19 di bawah Pasal 42, tetapi Gedung Putih juga telah menerapkan langkah-langkah baru untuk menolak migran yang tidak mencari suaka di negara yang mereka lalui dalam perjalanan ke AS.
Administrasi Biden juga telah fokus pada menangani akar penyebab lonjakan migrasi, memberikan bantuan kemanusiaan kepada Meksiko dan negara-negara Amerika Tengah.
Namun, upaya-upaya tersebut tampaknya belum cukup untuk meredam keresahan publik AS terhadap isu perbatasan.
Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada Agustus 2023, 77% orang Amerika mengatakan bahwa situasi di perbatasan adalah “masalah serius” atau “krisis”, sementara hanya 22% yang mengatakan bahwa situasi tersebut “bukan terlalu serius” atau “tidak sama sekali serius”.
Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa hanya 37% orang Amerika yang menyetujui cara Biden menangani imigrasi, sementara 59% yang tidak setuju.
Isu perbatasan juga menjadi senjata bagi Partai Republik untuk menyerang Partai Demokrat menjelang pemilu 2024.
Beberapa kandidat presiden dari Partai Republik, termasuk Trump, yang mencalonkan diri untuk ketiga kalinya, telah mengusulkan kebijakan-kebijakan yang lebih keras untuk mengatasi masalah perbatasan.
seperti menyelesaikan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, menghidupkan kembali kebijakan “Tetap di Meksiko” dan pembatasan suaka, serta melakukan “operasi deportasi domestik terbesar dalam sejarah AS”.
Beberapa kandidat Republik juga telah mengunjungi perbatasan selatan untuk menunjukkan keprihatinan mereka terhadap situasi tersebut dan mendukung upaya penegakan hukum di sana.
Di sisi lain, Partai Demokrat juga menghadapi tantangan internal terkait isu perbatasan. Beberapa kandidat presiden dari sayap progresif, seperti Robert F. Kennedy Jr. dan Marianne Williamson, yang menantang Biden dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, telah mengkritik kebijakan-kebijakan Biden yang mereka anggap terlalu lunak atau tidak adil terhadap migran.
Mereka juga telah menawarkan solusi-solusi alternatif, seperti menghapus lembaga Imigrasi dan Bea Cukai AS, mencabut Undang-Undang Patriot, dan memberikan jalur kewarganegaraan untuk semua imigran yang tidak melanggar hukum yang “serius”.
Dengan begitu, isu perbatasan selatan AS menjadi salah satu faktor penentu bagi Partai Demokrat untuk mempertahankan kekuasaannya di Gedung Putih pada 2024.
Partai Demokrat harus mampu menunjukkan bahwa mereka dapat menyeimbangkan antara menjaga keamanan nasional dan menghormati hak asasi manusia, sambil menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.
