Oleh: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
jfid – Tahun 2017, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) tampak lenggang sekali. Belum ada aktivitas bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Tahun 2017 itu, saya mencoba datang kesana bersama kawan-kawan menjumpai beberapa nelayan yang segaja janjian disana.
Saya melihat dan mengamati, ada rasa terharu, ada harapan sekaligus rasa sedih yang mendalam. Karena pembangunan PPN tersebut, terhambat oleh regulasi, anggaran, kontraktor dan lainnya. Letak Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang di Dusun Awang, Desa Mertak, Kabupaten Lombok Tengah. Populasi nelayan yang disekitarnya sangat banyak sekali. Bahkan capai ratusan jiwa kepala keluarga.
Saat itu saya datang sekaligus menjenguk keluarga Kepala Desa Awang yang tertangkap oleh aparat yang menjual benih lobster tahun 2017 itu. Hingga sempat menanyakan puluhan nelayan Lobster saat itu yang berkumpul di masjid Desa Awang sendiri.
Disitulah, saya diuber-uber intelijen dan aparat, bahwa saya provokasi nelayan Lobster dan dilarang untuk menangkap benih Lobster. Selama 7×24 jam saya diawasi dan diberi waktu untuk keluar dari Lombok Tengah. Tetapi ya sudah, saya anggap kerjaan intelijen aparat saat itu sebagai bumbu dalam membangun pergerakan nelayan. Secara kebetulan, terendus para pendukung pemerintah di Lombok menginteli saya sejak diskusi dan konfrensi pers di Warung Loang Baloq.
Mereka: mengirim, mengcapture dan memframming saya sebagai aktivis dadakan sehingga sedikit tidak nama baik saya di Lombok dan Sumbawa tidak baik. Iya, oknum beranggapan seperti ini belum mengerti masalah seputar susahnya nelayan hidup ketika dilarang alat tangkapnya.
Kembali ke Pelabuhan Teluk Awang. Tulisan sebelumnya tahun 2017 tentang laporan awal mangkraknya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang sudah pernah disajikan diberbagai media.
Lokasi Dusun Teluk Awang itu, nelayan sudah ratusan tahun hidup, mereka secara turun temurun mata pencaharian sebagai nelayan tradisional dengan tangkapannya: Ikan, Udang, Kepiting, Lobster. Dulu, sebelum ada PPN teluk Awang, nelayan mendistribusikan hasil tangkapannya ke para tengkulak dari Bali.
Aktivitas masyarakat nelayan di Teluk Awang juga memiliki kegiatan pengolahan hasil tangkapan, dilakukan dengan menjemur / pengeringan di atas pasir saja, sehingga nilai tambah penghasilan yang diperoleh sangat rendah. Tidak sesuai dengan standar pendapatan yang mereka inginkan.
Dusun Awang ini terletak di perairan Teluk Awang yang secara alami terlindung dari gelombang yang datang dari Samudera Hindia. Maka sejak tahun 1999 sudah ada rencana: kajian amdal, studi kelayakan yang dilakukan pemerintah untuk menghadirkan fasilitas tambatan kapal yang berupa dermaga atau pelabuhan.
Dulu sebelumnya ada perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), perahu-perahu nelayan (bermotor-tempel) dan kapal nelayan mendarat langsung di pantai (beach landing) pada saat air pasang. Pada saat surut, bila akan berlayar, kapal harus diseret sejauh 300 m. Hal ini sangat merepotkan nelayan.
Pemerintah memikirkan jalan keluar dari persoalan kerumitan dan kesulitan nelayan Teluk Awang. Perencanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang dilakukan sejak tahun 1999 Gubernur Lalu Serinata dan dilanjutkan oleh Tuan Guru Bajang Zaenul Majdi selaku Gubernur dua periode atau memimpin NTB selama 10 tahun. Hingga berganti Gubernur saat ini Zuelkiflimansyah, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang juga belum selesai penataan pengelokaan dalam rangka pengembangan masyarakat nelayan dilingkar pantai Dusun Awang, khususnya pada sektor perikanan.
Maka, sejak tahun 2004 pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba menyelsaikan administrasi yang menyulitkan pembangunan. Melalui kajian-kajian yang dilakukan, akhirnya tahun 2004 itu dimulainya menggalang kekuatan stakeholders dan pemerintah sendiru melalui: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Bagian Proyek Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap NTB tahun 2004 silam dianggarkan dana (total desain capacity) sebesar Rp116 miliar.
Semula Pelabuhan Pendaratan Ikan, lalu direvitalisasi dengan melengkapi fasilitas pendukung seperti mereklamasi pantai seluas 6 ha, kemudian dibangun kantor, lantai jemur, jalan area pelabuhan, dan tempat pelelangan ikan, trestel beton sepanjang 301 meter persegi dan juga kantor administrasi pelabuhan, pabrik es, cold storage dan tower sistem lalu lintas kapal. Tentu bermaksud melaksanakan pembangunan dengan harapan ada pembinaan masyarakat secara terpadu sehingga bisa tingkatkan kualitas lingkungan kawasan Teluk Awang.
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang dilakukan untuk memacu usaha perikanan: tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga ketersediaan potensi sumberdaya ikan mampu dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa mengatasi kesulitan nelayan dari usaha penangkapan ikan yang masih skala kecil. Tentu harapannya, kesulitan nelayan bisa teratasi untuk memajukan dan kembangkan secara bertahap dan terpadu. Yang paling penting, kehidupan nelayan Teluk Awang bisa terangkat, dilihat dari penghasilan rata-rata sebesar Rp 800.000 tahun 2011 naik menjadi Rp 1,6 juta tahun 2012.
Pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi dan Cicip Syarif Sutardjo mencanangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sebagai pelabuhan industrialisasi perikanan terpadu untuk menekan angka kemiskinan nelayan melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).
Tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan anggaran Rp 3,6 miliar bagi pembangunan pelabuhan itu, naik menjadi Rp 29.49 miliar tahun 2012. Bahkan tahun 2013 untuk kelanjutan pembangunannya, pelabuhan ini disiapkan dana yang besarannya ditentukan dari Rp 77 milar total alokasi pembangunan perikanan bagi NTB. Anggaran sebesar itu melalui program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN).
Kemudian pada era Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke PPN Teluk Awang, 15 Desember lalu 2017, mencoba gandeng investor Rusia dari hasil kerjasama bersama Perum Perindo tahun 2017 lalu. Namun buntu dan membuat komitmen pembangunan PPN Teluk Awang Terhambat.
Anggaran tahun 2015 dikonsentrasikan pada penyelesaian dan pengoptimalan PPN Teluk Awang. Namun seiring terjadinya inflasi dan meningkatnya kenaikan harga barang maka anggaran yang dibutuhkan membengkak hingga Rp163 miliar. Namun baru sekitar Rp47 miliar dana yang tersedia dan bisa dikucurkan untuk proyek pembangunan PPN Teluk Awang sehingga berdampak mangkrak karena keterbatasan dana.
Pembangunan PPN Teluk Awang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi nelayan dan masyarakat Teluk Awang dan NTB secara keseluruhan. Karena berada pada posisi strategis, menghubungkan dua samudera serta lokasi yang bisa dijangkau oleh beberapa provinsi. Maka diyakini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, daerah dan Negara.
Harapannya, tentu pada Menteri Kelautan dan Perikanan, Eddhy Prabowo yang harus terus membantu dan memaksimalkan pengelolaan PPN Teluk Awang dengan melengkapi seluruh infrastruktur yang ada. Sehingga harapan nelayan dan masyarakat Teluk Awang mengalamu peningkatan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
Kini kawasan Teluk Awang sedikit banyak sudah berubah. Kepemimpinan Gubernur NTB, Zuelkiflimansyah berkomitmen pada pengembangan industri pengolahan kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas program unggulan NTB Gemilang.
Mencermati komitmen itu, maka dikelompokkan ke dalam tiga klaster pengembangan berdasarkan kewilayahan dan potensi masing-masing klaster: Pertama, Klaster Minapolitan Lombok dengan lokomotif industri perikanan tangkap lepas pantai berpusat di Teluk Awang. Kedua, Klaster Minapolitan Sumbawa dengan lokomotif perikanan berkelanjutan di Teluk Saleh. Ketiga, Klaster Minapolitan Bima dengan lokomotif industri garam.
Saat ini beroperasi 40 kapal milik nelayan lokal dan 17 kapal kapasitas 100 GT dari 100 unit yang ditargetkan dari luar daerah. Berdasarkan dokumen Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, saat ini sekitar 500 ton produksi Tuna Cakalang dikirim ke luar daerah (perdagangan domistik) legal.
Hingga tahun 2018, PPN Teluk Awang belum juga dioperasikan. Sesuai janji dari Pemerintah, bahwa akan mulai beroperasi tahun 2016. Namun, memasuki tahun 2019 Pemerintah Provinsi selaku pihak pengelola serius untuk mengembangkannya sehingga dimulailah tanpa diresmikan.
Dalam perkembangannya, ternyata faktanya bahwa perputaran uang di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Teluk Awang, menggeliat signifikan. Belum cukup setahun, hasil penjualan ikan disana tembus Rp11 miliar lebih. Artinya, PPN Teluk Awang perlahan mulai hidup. Pasca dibentuknya kantor administrasi oleh Kementerian Kelautan Perikanan RI. Setiap hari PPN Teluk Awang ramai dengan pendaratan ikan dan transaksi jual beli ikan antara nelayan dengan pembeli.
Berdasarkan data Harian Koran Suara NTB pada Juli 2019, bahwa jumlah produksi harian ikan yang mendarat di sana antara 3-5 ton terdiri dari ikan tuna, cakalang marlin, lemadang dan jenis-jenis ikan berkualitas. Jumlah kapal ikan di PP Teluk Awang 39 unit, dan 17 unit bantuan pemerintah. Setidaknya menurut kepala dinas, jumlah kapal ikan yang mendarat setiap hari antara 2 – 7 unit kapal setelah menangkap ikan selama 4-5 hari ke jarak 12 mil laut.
Pemda NTB harus terus membangun komunikasi dan kemitraan dengan para pelaku bisnis sehingga bisa menghidupkan PPN Teluk Awang, dibutuhkan peran swasta sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para nelayan dan masyarakat. Semua pihak mendukung aktivitas nelayan manfaatkan Pelabuhan Teluk Awang, karena semakin banyak kapal maka produksi juga volumenya membesar sehingga pengusaha akan terus tertarik ke NTB.[]
