PDIP Desak Prabowo Subianto: Stop Kebijakan Tambah Utang, Ada Apa?

Ummu Alvina
3 Min Read
PDIP Desak Prabowo Subianto: Stop Kebijakan Tambah Utang, Ada Apa?
PDIP Desak Prabowo Subianto: Stop Kebijakan Tambah Utang, Ada Apa?

jfid – Ketegangan politik semakin meningkat di Tanah Air ketika Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPR mendesak presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menghentikan kebijakan penambahan utang negara.

Desakan ini terkait dengan pernyataan PDI-P yang menyarankan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok pada 0%, sebuah target yang sangat ambisius dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Apa yang Terjadi PDIP dan Prabowo?

PDI-P, partai politik terbesar di Indonesia yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, menilai bahwa kebijakan penambahan utang yang diusulkan Prabowo akan menambah beban fiskal yang tidak diperlukan.

Mereka meminta pemerintah untuk lebih fokus pada belanja rutin dan tidak mengalokasikan belanja modal untuk proyek-proyek yang belum termasuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

“Kami tidak ingin melihat negara ini terjebak dalam jeratan utang yang bisa membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dan menghindari penambahan utang,” ujar Hendrawan Supratikno, politikus senior PDI-P.

Tanggapan dari Pemerintah

Menanggapi desakan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa jawaban pemerintah atas pandangan-pandangan fraksi di DPR akan disampaikan pekan depan.

Dia menegaskan bahwa pembahasan ini akan menjadi agenda utama dalam rapat kabinet berikutnya. “Kami akan mengkaji semua masukan dari DPR dan berusaha untuk menemukan solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Sri Mulyani.

Hendrawan Supratikno juga mengutip teori Game Theory dalam menjelaskan dinamika politik yang terjadi. Menurutnya, “Yang biasanya mengganggu jalannya roda pemerintahan adalah internal, bukan eksternal.

Stabilitas koalisi atau pemerintah lebih ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan internal, bukan oleh tekanan eksternal.” Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa konflik dalam tubuh pemerintahan sendiri sering kali lebih signifikan daripada ancaman dari luar.

Respons Prabowo Subianto

Sementara itu, Prabowo Subianto, presiden terpilih, menyampaikan tanggapannya dengan tegas.

“Kami ingin bekerja untuk mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Pihak yang enggan diajak kerja sama tidak usah mengganggu. Indonesia tidak dapat dibendung kecuali elite Indonesia tidak mau kerja sama,” ujar Prabowo.

Dia menekankan pentingnya kerja sama di antara para elit politik untuk mencapai tujuan nasional.

Mengapa Ini Penting?

Isu ini penting karena keputusan mengenai defisit APBN dan kebijakan utang akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu, dinamika politik yang terjadi mencerminkan bagaimana tarik-menarik kepentingan internal dalam pemerintahan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang krusial.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Dengan jawaban dari pemerintah yang dijadwalkan akan disampaikan pekan depan, masyarakat menunggu dengan penuh harap.

Bagaimana pemerintah akan merespons desakan PDI-P dan bagaimana dinamika politik akan berkembang? Apakah Prabowo akan mengubah arah kebijakan atau tetap pada pendiriannya?

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article