Bangkalan, jurnalfaktual.id- Bambang Budi Mustiko, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Madura menyebut masih kekurang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sekitar 3 ribu lebih.
Hal itu Ia sampaikan saat dimintai tanggapan perihal tuntutan massa aksi yang melakukan demonstrasi di kantor Disdik setempat, Selasa (01/10) agar supaya kepala sekolah disejumlah SD tidak dijabat Plt.
“Sekarang kami masih banyak kekurangan guru yang berstatus ASN. Sementara Golongan ASN yang bisa menjabat kepala sekolah minimal harus 3C dan juga harus lulus uji calon kepala sekolah, tidak seperti yang lalu- lalu,” kata Bambang kepada jurnalfaktual.id. Selasa (01/10/2019).
Bambang mengatakan, jika yang menjabat Kepala sekolah tidak memiliki sertifikat 3C dan dinyatakan lulus uji calon kepsek, maka yang terdaftar di Dapodik fungsinya hanya sebagai guru bukan Kepsek.
“Jika tidak bisa lagi kita paksakan (mem Pltkan), otomatis administrasi disekolah itu tidak sah lagi tanda tangannya karena di dapodik sudah ditolak, bukan karena kepala sekolahnya tapi statusnya gurunya, Itu termasuk juga tanda tangan bos dan lainnya termasuk tanda tangan ijasah,” terangnya.
Makanya, kata Bambang, pihaknya mem Plt- kan sejumlah jabatan kepsek di beberapa sekolah, karena kendala utamanya minim ASN golongan 3C. “Makanya saya ajukan mem Plt kan mem Pltkan kepala sekolah,” tegasnya.
Terkait minimnya sejumlah guru PNS yang mengajar diplosok desa yang hanya ada 1 atau 2 orang, Bambang membenarkan hal tersebut. Akan tetapi, jika pendidikan di Bangkalan dikatakan bobrok, Ia sedikit menepis.
“Iya kalau yang minim guru berstatus ASN di desa desa itu memang benar. kita memang kekurang guru PNS sekitar 3 ribu lebih. Tapi kalau bobrok enggaklah, makanya ini menjadi kajian akademik bagi kami untuk pembenahan kedepan,” ungkapnya.
Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Ambar Pramudya Wardhani belum bisa berkomentar terkait jabatan kepsek di sejumlah SD yang di Plt- kan.
Terkait minimnya guru PNS yang mengajar di plosok desa, perempuan asal Tanah Merah itu meminta Disdik agar lebih jeli dalam memetakan dan menempatkan para guru ASN.
“Ya jika di kota ini dirasa memenuhi, jangan segan untuk diseleksi untuk ditempatkan di plosok desa, kan kasian yang ada di desa, biar ada pemerataan,” tandasnya.
Untuk diketahui, Puluhan massa mengatasnamakan Aliansi Pemudi Bangkalan (APB) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Disdik Bangkalan. Pada Selasa (01/10).
Mereka menyoroti wajah (potret) dunia pendidikan yang ada di Bangkalan. Dalam selebaran rilies yang di edarkan, pendemo mengawali dengan menyebut ‘Bobroknya pendidikan kita.
Dalam selebaran rilies yang diedarkan pendemo melayangkan tuntutan sebanyak 6 (enam) poin, yaitu sebagai berikut:
- SMP Geger harus segera ada kepala sekolahnya dan harus segera dirombak strukturalnya.
- Tiga sekolah SD di Lerpak harus segera diberi kepala sekolah jangan hanya PLT yang tidak pernah melakukan apa- apa, mereka datang ke Lerpak hanya untuk mengambil dana BOS lalau pulang kembali, sedangkan sistem pendidikan dan optimalisasi jam mengajar tidak diperhatikan.
- Struktur sekolah tingkat dasar di Lerpak harus ada peremajaan, banhak yang masuk di struktural tapi tidak berfungsi, bahkan ada yang tidak tahu dengan posisinya.
- Perbaiki tata kelola dana BOS di Bangkalan khususnya di Desa Lerpak.
- Disiplin Guru dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) diperhatikan.
- Ketimpangan guru khususnya yang PN antara di Desa dengan kota harus segera ada pemerataan. Jangan biarkan menumpuk di kota, sedangkan di desa kadang hanya satu saja itupun kepala sekolahnya.
