jfid – Presiden Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, telah memberikan pandangan tentang masa depan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur setelah masa jabatannya berakhir pada tahun 2024.
Menurutnya, pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang didukung oleh mayoritas fraksi di DPR.
Dalam UU tersebut, persiapan hingga pemindahan IKN ditetapkan sebagai program prioritas nasional paling singkat 10 tahun sejak UU IKN diundangkan.
Jokowi juga menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN akan menjadi kolaborasi antara pemerintah dan swasta.
Namun, proyek ini tidak tanpa kritik. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono, misalnya, mengatakan bahwa IKN merupakan warisan paling bermasalah dari Jokowi dan akan menyulitkan siapapun presiden mendatang yang akan terpilih.
Dengan demikian, masa depan IKN Nusantara tampaknya akan tetap menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pemerintah Indonesia, terlepas dari siapa yang akan memimpin negara ini setelah Jokowi.
