jfid – Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjadi simbol kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, kabinet ini justru tercoreng oleh berbagai kasus korupsi yang menjerat para menterinya.
Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, sudah ada dua menteri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu Edhy Prabowo dan Juliari Batubara. Keduanya merupakan kader Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dua partai politik pendukung Jokowi.
Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, terlibat dalam kasus suap terkait izin ekspor benih lobster. Ia divonis 9 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta setelah sebelumnya mendapat hukuman 5 tahun penjara di tingkat pertama.
Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, terjerat dalam kasus suap pengadaan bantuan sosial Covid-19. Ia divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan denda Rp 500 juta.
Selain dua menteri tersebut, ada juga beberapa menteri lain yang namanya disebut-sebut dalam berbagai kasus korupsi, meskipun belum ditetapkan sebagai tersangka.
Mereka antara lain adalah:
Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian, yang rumah dinasnya digeledah oleh KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan kementeriannya.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Syahrul sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, meskipun hal ini belum diumumkan secara resmi.
Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022.
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan Covid-19 di Kementerian Kesehatan. Airlangga juga disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin Covid-19.
Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan, yang menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan alat kesehatan Covid-19 di Kementerian Kesehatan. Lutfi juga disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan vaksin Covid-19.
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, yang menjadi saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan Bandar Udara Silangit di Tapanuli Utara.
Budi juga disebut-sebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Bandar Udara Kulon Progo di Yogyakarta.
Daftar panjang menteri Jokowi yang tersandung kasus korupsi ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemerintahan di Indonesia.
Banyak pihak yang menilai bahwa kabinet Jokowi adalah kabinet kompromi yang dibentuk atas dasar kepentingan politik semata.
Hal ini terlihat dari cara Jokowi memilih para menterinya yang tidak sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan integritas.
Jokowi juga dinilai tidak tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus korupsi yang menimpa para menterinya.
Beberapa pengamat politik bahkan menyebut bahwa Jokowi telah kehilangan otoritas dan kredibilitas sebagai pemimpin bangsa.
Ia dianggap tidak mampu menjalankan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi yang menjadi janji-janjinya saat kampanye.
Korupsi di kabinet Jokowi bukan hanya merugikan negara dan rakyat, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi di Indonesia.
Jika tidak segera ditangani dengan serius, korupsi akan menjadi budaya yang sulit dihapus dari tubuh pemerintahan.
Oleh karena itu, Jokowi harus segera melakukan evaluasi dan perombakan kabinetnya. Ia harus memilih menteri-menteri yang bersih dari korupsi dan memiliki komitmen untuk melayani rakyat.
Ia juga harus memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menterinya.
Jokowi masih memiliki waktu satu tahun untuk membuktikan bahwa ia bukan presiden boneka yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik di belakangnya.
Ia harus menunjukkan bahwa ia adalah presiden yang berani dan bertanggung jawab untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera.
