jfid – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini membuat pernyataan kontroversial yang mengejutkan banyak pihak.
Dalam pernyataannya, Jokowi menyatakan bahwa seorang presiden hingga para menteri “boleh kampanye, boleh memihak” selama pemilihan umum.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan soal netralitas kabinetnya serta tudingan pemanfaatan fasilitas negara untuk berkampanye.
Menurut Jokowi, sebagian menterinya yang berkampanye selama Pilpres 2024 “boleh saja”. Dia juga tak memasalahkan apabila mereka “memihak” capres tertentu.
Namun, Jokowi menegaskan bahwa yang paling penting saat kampanye adalah tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Reaksi Mahfud MD yang ‘Ingin Mundur’
Pernyataan Presiden ini juga muncul setelah Mahfud MD menyatakan “akan mundur” dari jabatannya.
Mahfud beralasan keputusan itu diambil “demi menghindari konflik kepentingan sebagai cawapres”.
Dia juga menyoroti pejabat publik yang disebutnya “memanfaatkan jabatannya” guna mendapat fasilitas negara selama kampanye Pemilu 2024.
Mahfud mengklaim tidak mau menggunakan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah selama kampanye.
Dia juga menyebut bahwa dia tinggal menunggu momentum untuk mengundurkan diri karena masih ada tugas negara yang harus diselesaikan dalam rangka transisi.
Tanggapan Ganjar Pranowo
Menanggapi pernyataan Jokowi, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak heran.
Menurutnya, di masa kampanye memang banyak yang selalu mengklaim. Ganjar pun tak masalah dengan pernyataan itu.
Menteri yang Masih Aktif Terlibat dalam Kampanye
Dua menteri di kabinet Jokowi tengah mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024 yakni Prabowo Subianto dan Mahfud MD.
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang juga tergabung dalam tim kampanye para capres dan cawapres.
Kontroversi ini tentunya menjadi sorotan publik dan menjadi bahan diskusi hangat di tengah masyarakat.
