Kawruh (Ekonomi) Beja, New Normal Life, dan Kondisi Postmodernitas

Heru Harjo Hutomo
7 Min Read

jfID – Banyak orang masih berpikir tentang ketaksiapan masyarakat dalam menghadapi kondisi new normal life pasca penerapan PSBB atas mengecambahnya wabah corona. Tak urung dari para pejabat negara hingga para pemangku kebijakan pada tingkat lokal bingung tentang apa yang semestinya dilakukan. Kebingungan ini sebenarnya sudah terasa sejak pemberlakukan PSBB kemarin (Menimbang Efektifitas PSBB, Darurat Kesehatan Masyarakat, dan Kemungkinan Darurat Sipil atas Penanganan Wabah Corona, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org).

Sebenarnya pada akhir 2019, sebelum wabah corona menjadi sorotan dunia, KPPN/BPPN pernah mewacanakan tentang ASN yang tak lagi wajib ngantor (Zaman Tubuh tak lagi Ampuh, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Konsep kerja mereka tak lagi berdasarkan paradigma lama yang mesti menggunakan tubuh, seragam dan ruang kerja khusus yang bersifat permanen sebagai penanda bahwa mereka adalah kalangan ASN. Konsep smart office yang menjadi paradigma kerja baru kalangan ASN memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan apa yang kini sedang diwacanakan oleh pemerintah pasca pemberlakuan PSBB sebagai konsep new normal life.

Berkaca pada hal tersebut, terkait dengan wabah corona, pada tataran sosiologis dan kebudayaan, sebenarnya masyarakat luas telah pula menginjakkan kaki di sebuah zaman yang dikenal sebagai zaman postmodern. Mewabahnya aktifitas online sejak 10 tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa zaman telah berubah, tatanan dunia tak lagi seperti dahulu kala. Mulai dari kerja online, belanja online, kuliah online, konsultasi hukum dan psikologis online, dakwah online, revolusi dan demokrasi online (yang saya kategorikan sebagai sebentuk demokrasi deliberatif), polisi siber, bajingan online (hacker), tak lagi meletakkan tubuh sebagai penanda penting kehidupan. Aktifitas dunia dan relasi sosial, untuk meminjam Guy Debord (Kelam Zaman Masyarakat Tontonan, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org) tak lagi didasarkan pada tubuh, melainkan pada citra.

Sebelum dekade 80-an, tak kurang dari Lyotard (postmodernity), Baudrillard (consumer society), McLuhan (global village), Virilio (dromology) hingga Vattimo (the end of modernity), telah mendeskripsikan kondisi zaman postmodern atau postmodernitas. Belum lagi penemuan saya tentang kekuatan diskursus yang mampu membentuk realitas politik Indonesia dan bukannya sebaliknya (Corona, Ancaman Radikalisme, dan Masa Depan Demokrasi Deliberatif Indonesia, Heru Harjo Hutomo, https://jalandamai.org). Semua ini tanpa disadari telah menjadi penanda penting aktifitas dan relasi sosial masyarakat kontemporer.

Secara kebudayaan sebenarnya kita telah lama mengucapkan selamat tinggal pada paradigma  modernisme yang sudah tak lagi dapat memenuhi tuntutan masyarakat kontemporer (Modernitas dan Pendidikan Tanpa Alternatif, Heru Harjo Hutomo, https://www.idenera.com). Seperti catatan Bataille tentang landasan ekonomi modern dalam The Accursed Share: An Essay on General Economy, Volume 1 (1991), yang meletakkan pertumbuhan (growth) sebagai indikator aktifitas ekonomi yang paralel dengan tingkat kebahagiaan orang. Dalam hal ini, secara ideologis, ekonomi modern mengandaikan bahwa ketika orang itu sejahtera atau mapan secara ekonomi sudah dengan sendirinya bahagia. Padahal, secara kebudayaan, banyak hal yang telah mematahkan anggapan itu (Ekonomi Melankolia: Antara Resesi Ekonomi dan Resesi Seksual, Heru Harjo Hutomo, https://alif.id). Sebagaimana yang diyakini oleh Ki Ageng Suryomentaram bahwa ternyata sumber kebahagiaan bukanlah terletak pada kekayaan, tapi pada bagaimana orang mengelola hasratnya yang oleh salah satu putra HB VII itu disebut sebagai “nyawang karep.” Karena karep itu, yang dalam konteks ini lebih dekat dengan istilah hasrat, bersifat mulur-mungkret (mengembang-mengempis) dan tak terukur, maka dengan sendirinya kekayaan tersebut tak memiliki batas. Dengan demikian, menilai ekonomi dari pertumbuhannya sebenarnya sama sekali tak menjawab permasalahan seandainya ujung tergelap, karena bersifat ideologis, paradigma ekonomi modern adalah kebahagiaan.

Beberapa waktu lalu Bank Dunia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 menjadi 0 persen, atau bahkan minus 3,5 persen dalam kemungkinan terburuknya. Hal ini selain disebabkan oleh, selain wabah corona yang memaksa aktifitas perekonomian mati, juga anjloknya harga komoditas global dan harga minyak mentah. Di tengah kondisi seperti ini saya pun, dengan kembali memakai perspektif Ki Ageng Suryomentaram, dapat berkesimpulan lebih jauh, bahwa sekaya dan semelarat apapun orang di masa prihatin ini sebenarnya tak ada beda. Orang boleh bersombong ria laiknya para OKB di pedesaan bahwa gaji ke-13-nya telah cair dan mobilnya baru, tapi buat apa ketika semua itu terjadi di masa pagebluk corona yang memaksa hidup siapa pun untuk tak bergaya? Para perempuan boleh merias mukanya sampai semenor badut, berjilbab dengan konsep yang futuristik laiknya kalangan penganut Islam sosialita, dan menggelar berbagai pesta bertudung agama laiknya kalangan wahabi-liberal dengan pusarnya yang terumbar, serta mengejek dan merendahkan orang-orang yang tak bisa atau tak mau seperti dirinya sebagai melarat, tapi buat siapa ketika corona memaksanya untuk memakai masker dan membatasi segala aktifitas luar rumahnya? Aktifitas ekonomi yang mati, secara kebudayaan, akan menyebabkan pula siapa pun untuk mati gaya. Maka hanya orang yang tak paham yang menilai kemapanan ekonomi dari seberapa kaya seseorang itu lepas dari aktifitas ekonomi secara keseluruhan.    

Dus, secara historis wacana pemerintah tentang penerapan new normal life bukanlah hal yang sama sekali baru. Karena sejak dekade 80-an, tanpa disadari, banyak dari kita sudah hidup dan terbiasa dengan kondisi kehidupan postmodern yang dalam beberapa hal sebangun dengan konsep new normal life.  

*Ikuti jfid di Google News, Klik Disini.
*Segala sanggahan, kritik, saran dan koreksi atau punya opini sendiri?, kirim ke email faktual2015@gmail.com

Share This Article