jfId – Ketertundaan jadwal rekrutmen (pembentukan) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur Tahun 2019 disebut bisa menghambat pengajuan pencairan dana desa tahap 3.
Anggapan tersebut ditepis oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melalui Kabid Pemerintahan Desa, Amir Lutfi. Ia menegaskan, penundaan tersebut tidak berpengaruh terhadap pengajuan pencairan DD.
“Pengaruhnya untuk DD Tahap tiga tidak ada, kan sebentar lagi pengajuan, jadi gak ada masalahkan?,” Kata Lutfi sapaan lekatnya. Kamis (17/10/2019) saat ditemui di Kantor Pemkab Bangkalan.
Namun, lanjut dia, jika belum terlaksana juga maka pengaruhnya akan berdampak terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).
“Pengaruhnya kan bagaimana mengesahkannya RAPBdes tahun depan, karena disitu harus ada tanda tangan BPD to,” terangnya.
Lutfi mengatakan, bagi BPD yang telah habis masa jabatannya, pihaknya berinisiatif memperpanjang SK BPD hingga akhir 2019. Hal itu jika rekrutmen BPD terus mengalami kemoloran.
“Untuk tahun ini, istilahnya masih ada kebijakan dari bupati akan diperpanjang sampai akhir tahun. Nah tahun depan harus sudah dilantik BPD yang baru,” ujarnya.
Kata Lutfi, pihaknya pada prinsipnya juga berharap rekrutmen BPD segera terlaksana. Akan tetapi, sambung dia, pihaknya harus berkoordinasi dengan semua pihak.
“DPMD kan tidak sendiri, jadi harus koordinasi dengan pemkab, kepolisian, kodim dan pihak- pihak yang terlibat,” tandasnya.
Terpisah, Bupati Bangkalan R. abdul Latif Amin Imron mengatakan, ditundanya rekrutmen BPD karena memjaga keamanan dan kondusifitas menjelang pelantikan presiden. Ia menegaskan, penundaan tersebur bukan karena di sengaja.
“Bukan ada penundaan yang disengaja. Karena Ini ada usulan dari pak kapolres juga untuk fokus setelah pelantikan presiden agar lebih konsentrasi,” jelasnya.
Ditanya terkait kapan pelaksanaan serta jadwal ulang pembentukan BPD, pihaknya kata Ra Latif, Senin (21/10) depan akan menggelar rapat perihal Jadwalnya.
“Nanti senin ada rapat, disitu nanti menentukan dan juga dimulainya kapan, bisa saja jika ada desa betul- betul kondusif akan digelar lebih dulu, jadi tunggu hasil rapat dulu,” pungkasnya.
Penulis: Lah
