jfid – “Dirty Vote”, sebuah film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, telah menarik perhatian publik dengan pengungkapan yang mendalam tentang dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Film ini menampilkan pandangan dari tiga pakar hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
Film ini menggambarkan bagaimana berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, bahkan jika prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Menurut Bivitri, “Dirty Vote” adalah film dan rekaman sejarah yang menunjukkan betapa rusaknya demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia.
“Dirty Vote” bercerita tentang dua hal utama. Pertama, tentang demokrasi yang tidak bisa dimaknai sebatas terlaksananya Pemilu. “Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi,” kata Bivitri.
Kedua, film ini menceritakan soal kekuasaan yang disalahgunakan, karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis.
Feri Amsari, salah satu pakar hukum lainnya, mengatakan bahwa membiarkan kecurangan Pemilu sama saja dengan merusak bangsa Indonesia.
“Rezim yang kami ulas dalam film ini lupa bahwa kekuasaan itu ada batasnya. Tidak pernah ada kekuasaan yang abadi. Sebaik-baiknya kekuasaan adalah, meski masa berkuasa pendek, tapi bekerja demi rakyat. Seburuk-buruknya kekuasaan adalah yang hanya memikirkan diri dan keluarganya dengan memperpanjang kuasanya,” ujarnya.
Dandhy Dwi Laksono, sutradara film ini, berharap “Dirty Vote” dapat menjadi tontonan yang mengedukasi publik. “Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” ucapnya.
Film ini mulai tayang di akun YouTube “Dirty Vote” pada hari ini, Minggu, 11 Februari 2024. Sebanyak 20 lembaga terlibat dalam pembuatan film ini, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI dan lainnya.
Berbagai kecurangan terjadi menjelang Pemilu 2024. Presiden Jokowi diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran. Berbagai kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif itu terungkap dalam film Dirty Vote.
Dalam film ini, tiga ahli hukum membeberkan bagaimana kecurangan bisa terjadi untuk melanggengkan dinasti Jokowi. Tiga ahli hukum yang bekerja secara independen itu adalah Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka selama ini aktif terlibat dalam gerakan antikorupsi.
Adapun sutradara film ini adalah Dandhy Laksono. “Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” kata Bivitri dalam video teaser.
Kolega Bivitri, Zainal Arifin Mochtar mengatakan film ini bisa dijadikan pemirsa untuk menjadi penghukuman atas fenomena Pemilu. Zainal menyebut film yang disutradarai Dandhy Laksono yang juga pernah mengampu film Sexy Killers ini menjadi sebuah monumen peran masyarakat melahirkan sosok seperti Presiden Jokowi.
Sementara itu, Feri Amsari menyebut film Dirty Vote ini dinilai akan mampu mendidik pemilih dalam situasi Pemilu yang kerap dimanfaatkan politikus untuk memenangkan kepentingan mereka.
“Film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka,” kata Feri.
Kemudian, dalam film ini juga akan membongkar upaya penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.
