jfid – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang dikenal sebagai Cak Imin, dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 7 September 2023, sebagai saksi dalam dugaan korupsi proteksi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini memiliki latar belakang yang bermula pada tahun 2012, ketika Kementerian Ketenagakerjaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk merancang sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Sayangnya, sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik dan dugaan korupsi mulai mencuat. Cak Imin, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014, dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan.
Menurut Ketua DPP PKB, Lukmanul Hakim, Cak Imin bersedia memenuhi panggilan penyidik KPK pada tanggal 7 September 2023. Tujuannya adalah untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya guna membantu klarifikasi kasus ini. PKB juga secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya KPK dalam mengungkap dugaan korupsi tersebut.
Meski demikian, pemanggilan Cak Imin oleh KPK tidak lepas dari kontroversi. Sebagian pihak melihat pemanggilan ini sebagai upaya politisasi, terutama karena dilakukan sesaat setelah Cak Imin diumumkan sebagai calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. Effendy Choirie atau Gus Choi dari Partai Nasdem dan Deddy Yevri Sitorus dari PDIP secara terbuka mengkritik langkah KPK ini sebagai potensi politisasi hukum. Bahkan, mantan komisioner KPK, Saut Situmorang, menyiratkan bahwa pemanggilan ini bisa diartikan sebagai operasi untuk menggagalkan Cak Imin dalam kontestasi Pemilu Presiden 2024.
Tanggapan publik terhadap pemanggilan Cak Imin oleh KPK bervariasi. Ada yang mendukung pandangan bahwa ini adalah langkah wajar dalam penegakan hukum, sementara yang lain merasa bahwa pemanggilan tersebut mencerminkan aspek politik yang sulit dihindari. Terlepas dari perbedaan pandangan ini, penting untuk mencatat bahwa PKB dan Cak Imin sendiri menegaskan dukungan mereka terhadap usaha KPK dalam mengungkap dugaan korupsi yang ada. Kasus ini tetap menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah, yang akan terus mengikuti perkembangan selanjutnya.
