Jakarta – Partai Demokrat menyatakan kekecewaan dan keberatan atas keputusan Anies Baswedan yang memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya di Pilpres 2024. Padahal, sebelumnya Anies telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapresnya setelah mendapat persetujuan dari Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai koalisi pendukungnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan kronologi terjadinya perubahan pasangan Anies yang menurutnya merupakan pengkhianatan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Riefky, Surya Paloh secara sepihak menunjuk Cak Imin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS.
Riefky menjelaskan bahwa Anies dan Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebelumnya telah beberapa kali berencana untuk mengumumkan deklarasi resmi koalisi tersebut, sebagai respon terhadap desakan dari masyarakat. Namun, hingga saat ini, rencana deklarasi tersebut belum terealisasi.
“Terlihat kuat dugaan bahwa penundaan deklarasi ini mungkin disebabkan oleh Anies yang lebih mematuhi arahan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang tampaknya berkeinginan menunda deklarasi tersebut,” kata Riefky dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (31/8/2023).
Riefky menambahkan bahwa Anies telah menghubungi AHY pada 12 Juni 2023 dan menyampaikan bahwa ia diminta oleh ibu dan guru spiritualnya untuk segera berpasangan dengan AHY. Pada 14 Juni 2023, Anies memutuskan untuk memilih AHY sebagai cawapresnya dan telah disampaikan kepada para ketua umum partai koalisi, yaitu Surya Paloh, Ahmad Syaikhu (PKS), dan AHY serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua majelis tinggi Partai Demokrat.
“Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat,” jelas Riefky.
Riefky mengatakan bahwa ketiga pimpinan partai koalisi menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Namun, pada 29 Agustus 2023, Surya Paloh bertemu dengan Cak Imin di Nasdem Tower dan menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies tanpa memberitahu Demokrat dan PKS. Riefky menyebut hal ini sebagai pengkhianatan yang tidak bisa diterima.
“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ujar Riefky.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat ‘dipaksa’ menerima keputusan itu (fait accompli),” sambungnya.
Riefky menegaskan bahwa sikap Surya Paloh telah melanggar prinsip dasar dalam pembentukan koalisi, yaitu asas keadilan dan kesetaraan. Ia juga menilai bahwa Surya Paloh telah mengkhianati Demokrat dan PKS yang telah berjuang bersama-sama untuk mengusung Anies sebagai capres.
“Ketidaksetaraan ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip dasar dalam pembentukan koalisi. Kami merasa dikhianati oleh Surya Paloh yang telah mengabaikan perjuangan bersama kami untuk membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan,” tegas Riefky.
Riefky menuntut agar Surya Paloh menjelaskan alasan di balik keputusannya tersebut dan meminta maaf kepada Demokrat dan PKS. Ia juga meminta agar Anies Baswedan menghormati kesepakatan awal yang telah dibuat bersama koalisi dan tidak terpengaruh oleh Surya Paloh.
“Kami menuntut agar Surya Paloh menjelaskan secara terbuka alasan di balik keputusannya tersebut dan meminta maaf kepada Partai Demokrat dan PKS. Kami juga meminta agar Anies Baswedan menghormati kesepakatan awal yang telah dibuat bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan tidak terpengaruh oleh Surya Paloh,” pungkas Riefky.
Sementara itu, PKS memiliki sikap berbeda dengan Demokrat terkait isu duet Anies-Cak Imin. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, partainya memilih berprasangka baik dan tetap mendukung Anies sebagai capres.
“Husnuzan dulu aja, masih tahap awal,” kata Mardani, saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).
Mardani mengatakan, DPP PKS akan menjelaskan secara detail dalam menanggapi kabar tersebut. Namun, ia tidak menjelaskan kapan penjelasan itu akan disampaikan.
“Bentar lagi akan diumumkan, pokoknya husnuzan aja,” ujar Mardani.
Mardani juga mengatakan bahwa PKS masih berkomitmen untuk menjaga koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Ia berharap agar tidak ada gesekan atau konflik antara partai-partai koalisi.
“Kami masih berkomitmen untuk menjaga koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. Kami berharap agar tidak ada gesekan atau konflik antara partai-partai koalisi,” kata Mardani.
