jfid – Sebuah ledakan dahsyat mengguncang rumah sakit Al Ahli Arab di Gaza pada Selasa malam, menewaskan ratusan orang, termasuk pasien, staf medis, dan relawan kemanusiaan.
Serangan itu menambah daftar panjang korban jiwa akibat perang antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung selama lima minggu.
Menurut para pejabat Gaza, serangan itu dilakukan oleh Israel, yang telah mengebom wilayah tersebut tanpa henti sejak 7 Oktober, sebagai balasan atas serangan Hamas yang menewaskan lebih dari 1.300 warga Israel.
Israel membantah tuduhan itu dan menyalahkan roket yang salah sasaran yang diluncurkan oleh kelompok militan Palestina lainnya, Jihad Islam.
Serangan terhadap rumah sakit itu menimbulkan kemarahan dan kecaman dari berbagai pihak, termasuk PBB, Uni Eropa, Liga Arab, dan negara-negara tetangga Gaza. Namun, sikap Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel, tampak ambigu dan terbelah.
Presiden AS Joe Biden, yang sedang berkunjung ke India, menyatakan keprihatinan yang semakin besar atas meningkatnya jumlah korban tewas warga Palestina di Gaza, yang menurut para pejabat kesehatan telah mencapai 11.000 orang.
“Terlalu banyak warga Palestina yang terbunuh; terlalu banyak yang menderita dalam beberapa minggu terakhir ini,” kata Biden, dikutip dari Reuters dan CNA, Sabtu (11/11/2023).
Namun, Biden juga menyambut baik jeda kemanusiaan Israel selama empat jam yang diumumkan Gedung Putih pada hari Kamis (9/11/2023) dan mengatakan bahwa diperlukan tindakan lebih banyak untuk melindungi warga sipil Gaza.
Israel semakin mendapat seruan untuk menahan diri dalam perang yang telah berlangsung selama sebulan dengan Hamas, namun mengatakan para militan akan memanfaatkan gencatan senjata untuk berkumpul kembali.
Biden juga mengatakan bahwa serangan terhadap rumah sakit Al Ahli Arab tampaknya dilakukan oleh “tim lain, bukan Anda”, mengisyaratkan bahwa pihak Palestina yang bertanggung jawab. Biden tidak memberikan bukti untuk mendukung penilaian tersebut.
Sikap Biden ini menuai kritik dari sebagian kalangan di AS, termasuk anggota Kongres dari Partai Demokrat, yang menuduhnya tidak cukup tegas menekan Israel untuk menghentikan kekerasan dan menghormati hak-hak rakyat Palestina.
Mereka juga menyerukan agar AS menghentikan bantuan militer kepada Israel, yang mencapai $3,8 miliar per tahun.
Di sisi lain, Biden juga mendapat dukungan dari sebagian kalangan di AS, termasuk anggota Kongres dari Partai Republik, yang menegaskan bahwa Israel berhak mempertahankan diri dari serangan Hamas dan bahwa AS harus terus mendukung sekutunya di Timur Tengah.
Mereka juga mengecam Hamas sebagai kelompok teroris yang menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia.
Perang antara Israel dan Hamas telah menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam di Gaza, dengan layanan dasar dan sumber daya hampir runtuh, kebutuhan pokok langka, dan makanan menipis karena banyak keluarga hanya makan sekali sehari atau kurang.
PBB mengatakan bahwa lebih dari 1,4 juta orang terlantar di Gaza, yang telah menghadapi stagnasi ekonomi akibat 16 tahun blokade Israel.
Jalan keluar dari konflik ini masih belum jelas, meskipun ada upaya mediasi dari beberapa negara, termasuk Mesir, Qatar, dan Turki. AS, yang telah lama berperan sebagai penengah antara Israel dan Palestina, tampaknya tidak berminat untuk melanjutkan peran tersebut di bawah pemerintahan Biden, yang lebih fokus pada masalah domestik dan tantangan global lainnya.
Namun, banyak pengamat yang mengatakan bahwa AS masih memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan konflik ini dan bahwa Biden harus menggunakan leverage-nya untuk mendorong kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.
Mereka juga mengatakan bahwa AS harus mendukung solusi dua negara, yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan keadilan bagi Israel dan Palestina.
