jfid – Setelah 81 tahun merdeka, Indonesia masih mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada paruh pertama 2026. Namun di balik angka yang menakutkan itu, ada fenomena mengkhawatirkan yang kerap luput dari perhatian publik: kelas menengah bangsa ini menyusut drastis. Data Mandiri Institute mencatat jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,3 juta orang pada 2019 menjadi hanya 46,7 juta orang pada 2025. Artinya, dalam tujuh tahun terakhir, lebih dari 10 juta orang yang sebelumnya stabil secara finansial kini terpaksa turun ke kategori lebih rendah.
BPS mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen secara tahunan pada kuartal II 2026 dan menyumbang 53,32 persen terhadap PDB. Namun pertumbuhan itu luluh lantahkan karena sebagian besar didorong oleh kelompok aspiring middle class atau calon kelas menengah yang justru lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Kelompok menuju kelas menengah kini mencapai 142 juta orang atau setengah dari total populasi Indonesia. Mayoritas masyarakat berada dekat dengan ambang kelas menengah, tetapi belum memiliki bantalan finansial yang cukup kuat.
Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menjelaskan bahwa penyusutan kelas menengah bukan sekadar masalah angka statistik. Ini menandakan sebagian masyarakat mengalami penurunan satu tingkat dalam struktur ekonomi. Setelah 2018, risiko turun kelas semakin nyata. Tidak lagi hanya sulit naik kelas, tetapi increasingly mudah untuk jatuh ke bawah. Kelas menengah yang dulunya menjadi motor konsumsi utama kini mulai memangkas pengeluaran yang tidak essential. Belanja leisure even terkontraksi 0,4 persen secara tahunan, jauh turun dari pertumbuhan 9,8 persen pada tahun sebelumnya.
Fenomena down trading semakin meluas di seluruh lini. Konsumen kelas menengah beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau, memangkas konsumsi diskresioner, dan menunda pembelian non-esensial. Hal ini berdampak langsung pada sektor yang selama ini bertumpu pada daya beli kelompok tersebut. Ketika kelas menengah menggeser preferensi mereka, seluruh rantai pasok ikut merasakan tekanan. Pariwisata, ritel, dan kuliner menjadi sektor yang paling pertama merasakan efeknya.
Bank Mandiri melalui data Mandiri Spending Index mencatat perubahan perilaku konsumsi yang jelas. Meskipun kebutuhan esensial masih bertumbuh, belanja leisure, fashion, dan elektronik mengalami penurunan. Even mobilitas yang tumbuh 6,2 persen didorong oleh kebutuhan kerja dan pendidikan, bukan oleh aktivitas sosial atau rekreasi. Pola ini menandakan bahwa masyarakat berbelanja tidak lagi untuk meningkatkan kualitas hidup, melainkan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Secara global, fenomena fragile middle class bukan hanya khas Indonesia. World Bank memperkirakan bahwa sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia berada dalam kelompok yang rentan terhadap kemiskinan akibat tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi pasca pandemi. Di Indonesia, tekanan ini diperparah oleh fluktuasi harga pangan yang tinggi dan perlambatan pertumbuhan upah yang tidak seiring dengan kenaikan biaya hidup.
Andry Asmoro atau Asmo mengatakan bahwa kondisi kelas menengah yang menipis adalah waktu yang kritis untuk kebijakan publik. Pemerintah perlu tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi angka, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang benar-benar terasa oleh masyarakat. Tanpa intervensi yang tepat, tren menyusutnya kelas menengah akan berlanjut dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.
Beberapa kebijakan yang dapat memperkuat posisi kelas menengah antara lain adalah pengurangan beban pajak untuk kelompok pendapatan menengah, peningkatan akses layanan kesehatan yang terjangkau, dan pengembangan jaring pengaman sosial yang lebih responsif. Saat ini, BPS mencatat inflasi yang masih terkendali, tetapi daya beli nyata masyarakat terasa jauh berbeda dari angka yang ditampilkan dalam laporan resmi.
Penting untuk memahami bahwa kelas menengah bukan hanya kelompok konsumen, tetapi juga motor inovasi dan entrepreneurship di negara ini. Ketika kelompok ini tertekan, bukan hanya konsumsi yang turun, tetapi juga semangat wirausaha dan inovasi yang ikut terkekang. Start-up dan UMKM yang selama ini dijalankan oleh kalangan menengah menghadapi tantangan yang lebih berat ketika sumber daya finansial mengering.
Investasi di bidang asuransi, reksadana, dan tabungan perlu didorong secara lebih intensif untuk melindungi kelompok rentan ini. Bank dan lembaga keuangan perlu menawarkan produk yang lebih mudah diakses dan lebih fleksibel, bukan hanya produk untuk kalangan elite. Literasi finansial juga menjadi kunci agar masyarakat dapat mengelola sumber daya terbatas mereka dengan lebih baik.
Indonesia pada usia 81 tahun seharusnya tidak hanya membanggakan pertumbuhan PDB yang tinggi, tetapi juga kesejahteraan yang merata. Kelas menengah yang sehat adalah fondasi bagi demokrasi yang stabil dan ekonomi yang tangguh. Tanpa perbaikan struktural yang segera, angka 46,7 juta orang yang menjadi kelas menengah pada 2025 bisa terus turun dan mengancam stabilitas ekonomi nasional di masa depan.
Secara historis, kelas menengah Indonesia tumbuh pesat selama dua dekade terakhir abad ke-21. Periode 2000-an menjadi masa keemasan ketika jutaan orang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan masuk ke dalam kelompok menengah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan ekspansi sektor jasa menjadi faktor pendorong utama fenomena itu. Namun sejak 2018, kombinasi kenaikan harga BBM, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan perlambatan ekonomi global mulai memukul mundur kelompok tersebut.
Dampaknya terasa di seluruh penjuru negeri. Di kota-kota besar, restoran dan kafe yang dulunya ramai sekarang tampak sepi di siang hari. Mall-mall yang selama ini diramaikan oleh pembelanja kelas menengah kini berusaha menyesuaikan strategi dengan menambah gerai yang lebih terjangkau. Ini bukan sekadar perubahan preferensi, tetapi refleksi dari tekanan finansial yang nyata.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian mengakui pentingnya menjaga daya beli kelas menengah sebagai fondasi konsumsi domestik. Namun langkah konkret yang diambil masih dianggap kurang cukup oleh para ekonom. Pengurangan PPN untuk barang kebutuhan pokok, meskipun langkah bagus, belum cukup untuk mengangkat beban kelompok menengah yang juga harus menanggung biaya pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang terus meningkat.
Melihat ke depan, tantangan ini perlu disikapi dengan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kelas menengah yang stabil bukan hanya soal angka statistik, tetapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap masa depan. Ketika orang merasa masa depan mereka aman, mereka akan berani mengeluarkan uang untuk hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, ketika ketidakpastian merajalela, pengeluaran akan dipangkas sampai batas minimum.
Sebagai negara yang menargetkan menjadi negara maju pada 2045, fondasi kelas menengah yang kuat adalah syarat mutlak. Tanpa itu, pertumbuhan ekonomi akan mudah goyah setiap kali ada guncangan eksternal. Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara-negara lain di mana kelas menengah yang rapuh menjadi sumber ketidakstabilan sosial dan politik.
Pada akhirnya, soal apakah kelas menengah masih menjadi penopang ekonomi Indonesia tidak bisa dijawab hanya dengan data PDB. Jawabannya terletak pada kesejahteraan nyata yang dirasakan oleh jutaan keluarga di seluruh archipelago yang setiap bulan harus menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Pertumbuhan ekonomi harus benar-benar menyentuh mereka yang berada di garis depan konsumsi nasional, atau janji kemakmuran bersama akan tetap menjadi janji yang tidak pernah terwujud.
