jfid – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak hanya mengganggu warga dalam negeri, tetapi juga telah melintasi batas wilayah dan mengganggu negara tetangga Malaysia dan Singapura. Pemerintah Indonesia mengaktifkan jalur komunikasi lintas batas untuk membahas penanganan serta mitigasi dampak asap yang terus menyebar sejak pekan lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komunikasi dengan kedua negara tetangga sudah berjalan baik secara informal maupun formal. Kondisi ini menjadi perhatian utama karena asap tebal telah menutupi area perkotaan dan menghambat penerbangan di beberapa bandara regional.
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Malaysia dan Singapura dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menlu Sugiono. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla di Kalimantan terus dipercepat mengingat kondisi darurat yang masih berlangsung. Pemerintah berusaha mengejar waktu sebelum musim hujan bulan September tiba untuk meminimalkan dampak asap yang terus menyebar ke arah utara. Komunikasi diplomatik berjalan paralel dengan operasi pemadaman di lapangan untuk memastikan tidak ada kesenjangan informasi.
Sampai saat ini, pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas baru untuk karhutla. Alasan yang dikemukakan adalah mekanisme koordinasi lintas sektor yang sudah berjalan cukup efektif. Pemerintah memilih memperkuat sistem yang ada dengan menambah peralatan, personel, serta mempercepat pembagian tugas antar kementerian, lembaga, dan TNI. Pendekatan ini dipilih untuk menghindari birokrasi berlebih yang dapat memperlambat respons darurat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun turun tangan memperkuat operasi di lapangan. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kembali dijalankan secara intensif untuk menurunkan hujan di wilayah yang paling terkena dampak. Ia menambahkan bahwa armada udara, termasuk helikopter water bombing, telah ditambah untuk memadapi api yang masih menyala di lahan gambut. Ribuan personel juga ditempatkan di pos-pos panas untuk mencegah api kembali membesar.
Kondisi lahan gambut memang menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla kali ini. Bara di bawah permukaan tanah yang sudah tampak padam dapat menyala kembali jika tidak dibasahi dengan cukup. Hujan dengan intensitas tinggi menjadi kunci untuk memastikan api benar-benar padam dan asap berhenti menyebar ke arah Malaysia serta Singapura. OMC menjadi salah satu prioritas utama untuk memicu hujan buatan di wilayah rawan. Satelit mencatat lebih dari dua ribu tujuh ratus titik panas hanya di Kalimantan Barat saja dalam satu pekan terakhir, dengan luas lahan terbakar mencapai puluhan ribu hektare.
Pembagian tugas antar pejabat menjadi salah satu langkah percepatan. Pemerintah menunjuk Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk masing-masing mengawasi wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tujuannya agar penanganan di lapangan lebih terarah dan cepat merespons titik panas baru yang terus muncul. Setiap menteri dan pejabat tersebut diminta untuk membuat laporan harian kepada presiden mengenai perkembangan di wilayah mereka.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan partisipasi seluruh stakeholder, termasuk perusahaan sawit dan tambang yang terdampak kebakaran. Ia mengajak masyarakat dan Corporate Social Responsibility perusahaan untuk bergotong royong dalam penanganan. Bukan hanya pemerintah, semua stakeholder yang dianggap mampu, termasuk perusahaan-perusahaan sawit, tambang, harus ikut serta. Partisipasi ini dianggap krusial mengingat lahan gambut yang terbakar sebagian besar berada di kawasan konsesi perusahaan.
Di tengah upaya penanganan, muncul isu penunjukan pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator karhutla di Kalimantan. Isu ini kemudian dibantah keras oleh Mensesneg Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa tidak ada penunjukan Haji Isam sebagai koordinator karhutla. Semua pihak diminta membantu, namun koordinator tetap menjadi kewenangan pemerintah.
Pembagian tugas penanganan dilakukan di tingkat pusat dengan menunjuk pejabat setingkat menteri untuk memberi atensi per wilayah di Kalimantan. Tugas tersebut dibagi dengan jelas agar tidak ada tumpang tindih dan percepatan bisa terasa di tingkat akar rumput. Pendekatan ini diharapkan bisa memotong birokrasi dan membuat keputusan langsung di lokasi tanpa harus menunggu persetujuan pusat.
Dari pihak TNI, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan juga hadir dalam rapat darurat di kediaman presiden di Hambalang, Bogor, untuk membahas dukungan logistik dan personel ke Kalimantan serta NTT. Instruksi presiden untuk distribusi bantuan melalui udara menjadi prioritas utama. Rapat tersebut berlangsung sejak sore hingga malam hari, Minggu (23/8/2026), menandakan tingkat keseriusan pemerintah dalam menangani dua krisis bersamaan.
Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan imbauan bagi masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap di dalam ruangan dan menggunakan masker saat aktivitas di luar. Penderita asma dan penyakit pernapasan lainnya diajarkan untuk meningkatkan kewaspadaan karena asap karhutla dapat memicu kambuhnya penyakit kronis. Di Kalimantan Barat, sejumlah sekolah menengah diliburkan sementara untuk melindungi siswa dari paparan asap beracun.
Situasi ini kembali mengingatkan publik pada musim karhutla tahun-tahun sebelumnya yang selalu memicu gesekan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Dengan koordinasi lintas batas yang sudah dibuka sejak awal, pemerintah berharap dampak asap dapat diminimalkan sebelum musim hujan bulan September tiba. Pemantauan titik panas terus dilakukan secara real-time oleh satelit dan tim di lapangan untuk mencegah api kembali mengamuk di tengah musim kemarau panjang.
